Medan, MISTAR.ID
Puluhan perempuan yang berasal dari berbagai elemen melakukan Aksi Bersama di International Woman Day (IWD) 2023 di Kota Medan, Rabu (8/3/23).
Titik aksi dilakukan di dua lokasi yakni pertama di depan Kantor DPRD Sumut yang berada di Jalan Imam Bonjol Medan dan juga di Km 0 Kota Medan depan Lapangan Merdeka Medan.
Pimpinan Aksi Bersama IWD Sumatera Utara 2023, Lusty Ro Manna Malau mengatakan kegiatan aksi tersebut diisi dengan melakukan orasi, melukis bersama, membaca puisi dan longmarch dari Kantor DPRD Sumut ke Titik 0 Medan.
Baca juga:Simak Film Tentang Wanita Penuh Daya di Perayaan Hari Perempuan Internasional
“Aksi ini sebagai simbolik kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan pembantu tetapi pekerja. Sehingga masyarakat harus diedukasi,” katanya pada wartawan.
Disebutkan Lusty, bila di nasional mengambil tema Seribu Perempuan Mencari Mbak Puan sedangkan di Sumut menganalogikannya Para Namboru Cari Kak Puan. “Dimana namboru di Sumut ikut protes dengan Ibu Puan yang tidak memberikan implementasi nyata sebagai pemimpin perempuan. Bahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga mandek. Seharusnya ia berprespektif perempuan,” terang Lusty.
Disisi lain mereka juga ingin mengangkat ciri khas lokal di Sumut para namboru. Adanya budaya batak yang patriarki menjadi simbol bahwa patriarki menjadi penyebab akar penindasan. “Nah, batak itu sangat kental ptriarki sehingga kita ingin mengangkat bahwa hari ini patriarki masih menindas dan caranya menyelubung di dalam oligarki. Salah satunya perempuan di batak itu tidak bisa mengambil keputusan harus permisi dengan laki-laki,” jelasnya.
Hal ini menurutnya sama dengan hari ini, dimana perempuan tidak punya wewenang atau daulat untuk mengambil keputusan. Bahkan ketika perempuan menjadi ibu rumah tangga yang berjuang untui menjadi tulang punggung juga tidak bisa mengambil keputusan seorang sendiri dan itu adalah konstruk patriarki.
“Untuk ibu-ibu pekerja rumah tangga yang hari ini juga turun merupakan tulang punggung keluarga. Nah, penindasan yang mau kita suarakan bukan hanya dari pemerintah tapi juga di kekerasan ranah domestik atau suami,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama Pendamping Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sumut, Linda Marpaung terus berjuang untuk para pekerja rumah tangga di Sumut dan telah ada sejak 16 tahun.
“Ibu-ibu di SPRT ini mengikuti konfrensi perburuhan ILO di Jenewa 2011 ada perwakilan dari Sumut. Jadi waktu itu SBY akan segera meratifikasi konfensi ILO 189. Kita sebelumnya sudah usahakan agar konfensi ILO nya yang di ratifikasi ternyata buntu. Jadi belakangan ini kita lebih fokus sahkan RUU PRT. Sejak 2014 RUU PRT sudah masuk dalam pembahasan di DPR. Bahkan sudah study banding ke Afrika belum juga disahkan,” terangnya.
Baca juga:Ditunda Lagi, Wonder Woman 1984 Bakal Tayang Saat Libur Natal
Di Sumut sendiri, anggota yang tergabung di SPRT sendiri menuntut upah murah yang diberikan majikan. Kedua, hari libur yang tidak ada. Selain itu kekerasan, eksploitasi bahkan pecehan seksual.
“Bahkan ada sampai ada kasus anak asal Pulau Jawa di perkerjakan jadi PRT dengan kondisi bisu dan tuli di Medan sampai mau niat bunuh diri. Dia lari dan kita bantu advokasi dan kita pulangkan ke Jawa. Jadi kita meminta DPR segera mengesahkan RUU PRT supaya kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT bisa di tekan dan para PRT terlindungi. Satu lagi point penting di RRU PRT itu Pasal Hak kewajiban itu kalau gak salah ingat mengakomodir keseluruhan UU Ketenagakerjaan salah satu poinnya mengakui PRT itu pekerja bukan pembantu,” tukasnya Linda. (anita/hm06)
