Medan, MISTAR.ID

Pengangkatan kepala lingkungan (kepling) yang berlangsung beberapa waktu lalu sempat membuat kisruh di beberapa wilayah. Beberapa permasalahan yang mendominasi antara lain karena tidak transparannya pihak kelurahan dan kecamatan hingga dugaan adanya upeti.

Dalam mengatasi kekisruhan itu, terhitung sudah tiga kali DPRD Kota Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengangkatan kepling. Diantaranya permasalahan di Kecamatan Medan Kota, Medan Amplas dan Medan Barat.

Menanggapi hal itu, Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap mengatakan sampai saat ini belum ada pihak kelurahan ataupun kecamatan yang diperiksa terkait pengangkatan kepling.

“Sejauh ini belum ada. Kalau ada laporan yang masuk pasti kita tindaklanjuti dan memanggil pihak-pihak terkait,” katanya kepada Mistar, Jumat (31/1/25).

Dijelaskan Sulaiman, adapun kalau laporan terkait pengangkatan kepling, masyarakat bisa melapor ke bagian Tata Pemerintahan Setdako Kota Medan (Tapem) dengan melampirkan bukti-buktinya.

“Jadi alurnya lapor ke Tapem dulu, baru diteruskan ke kita (Inspektorat) untuk ditindaklanjuti. Jadi bagi masyarakat yang ingin melapor silahkan lapor ke Tapem dengan membawa semua bukti dugaan kecurangan yang ada. Kalau kita sifatnya menindaklanjuti apa yang dikirimkan Tapem dalam hal pengangkatan kepling ini,” jelasnya.

Sulaiman menegaskan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan semua ASN hingga PHL jajaran Pemko Medan agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam melakukan pelayanan.

“Artinya perintahnya sudah jelas, tidak ada pungli. Jadi kalau memang ada dugaan pungli dalam hal pelayanan apapun, silahkan lapor dan membawa bukti yang ada,” pungkasnya. (rahmad/hm18)