Medan, MISTAR.ID (21/10/2026) — Kenaikan harga sejumlah komoditas pokok belakangan ini memicu pertanyaan mengenai kondisi ekonomi saat ini, apakah murni inflasi atau ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengatakan, situasi ini dipicu dua faktor, yakni inflasi dan penurunan kesejahteraan akibat daya beli yang melemah.

"Inflasi memang terjadi dari kenaikan harga barang, seperti harga daging ayam yang sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram, beras medium Rp15.000 hingga Rp16.000 per kg, dan cabai merah yang sempat naik sangat tinggi," katanya, Rabu (21/10/2026).

Meski demikian, Gunawan menilai evaluasi penurunan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan. Banyak masyarakat merasa semua harga menjadi sangat mahal, bukan hanya karena kenaikan harga, tetapi juga karena pendapatan riil yang menurun.

"Terlihat dari sebagian masyarakat yang mulai menurunkan gaya hidup atau downgrade lifestyle karena kemampuan finansial yang menyusut," ucapnya.

Terkait tingginya harga beras di Sumatera Utara meski memasuki panen raya di Langkat, Deli Serdang, dan Simalungun, Gunawan menilai hal itu dipengaruhi pasokan nasional dan dampak iklim.

Pulau Jawa banyak terdampak kekeringan akibat El Nino sehingga memicu kekhawatiran penurunan gabah yang membuat sejumlah kilang padi menahan stok.

Komoditas daging ayam juga sempat mengalami kenaikan harga yang dipengaruhi kenaikan biaya komponen pakan ternak impor seperti jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan. Kenaikan tersebut diperparah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Penurunan daya beli masyarakat tidak bisa diabaikan. Jika terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang memadai untuk memulihkan ekonomi, seperti membuka lapangan kerja baru dan optimalisasi perlindungan sosial, risikonya adalah aktivitas bisnis menjadi lesu dan berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya.

Masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk pelaku sektor informal dan pedagang kecil, menjadi kelompok yang paling terdampak tekanan biaya hidup.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Gunawan meminta pemerintah mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, khususnya di sektor yang langsung menyentuh pemulihan daya beli dan penciptaan lapangan kerja produktif.

"Pengendalian inflasi daerah yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia di Kota Medan masih menunjukkan hasil positif dengan menurunnya harga beberapa pangan pokok, tetapi upaya itu perlu diratakan ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara," tuturnya.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat transparansi data ekonomi, termasuk memantau pergerakan kelompok masyarakat rentan yang bergeser ke jurang kemiskinan, agar dapat merumuskan kebijakan yang komprehensif di tengah ketidakpastian global.(hm02)