Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), HM Subandi, menanggapi pernyataan Gubernur Bobby Nasution terkait upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam membangun panti rehabilitasi narkoba dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Dimanapun tempatnya, itu kita serahkan kepada Pak Gubernur, tentu ada perhitungan yang efisien dan efektif. Intinya kita punya satu pemikiran yang sama untuk mengatasi persoalan narkoba. Iini harus direhabilitasi dan menjadi bagian dari solusi,” ujarnya pada Mistar, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, para pengguna penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya menyikapi tindaklanjut dalam mengatasi tingkat penggunaan berkelanjutan. Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu langkah preventif yang harus dilakukan.

“Mana tangkapan itu harus di rehabilitasi segera, saya yakin jumlahnya akan sangat banyak, bahkan ribuan, tapi kalau ini terus berkeliaran, ini gak akan ada pelajaran bagi mereka,” katanya.

Politisi Gerindra itu mengungkapkan, para orang tua yang anaknya terpapar narkoba kerap sekali berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Hal itu dikatakannya menyikapi aduan masyarakat saat pelaksanaan Sosper dan Reses yang menjadi program legislatif bersama masyrakat.

“Orang tuanya itu sudah tidak sanggup mengatasi anaknya yang terdampak itu. Karena itulah temuan kita di lapangan, masyarakat kerap berkeluh kesah bahwa bingung mengobati anaknya karena keterbatasan finansial,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan dorongan dan desakan yang sebelumnya ia sampaikan terhadap pembangunan panti rehabilitasi tetap seiring sejalan dengan komitmen Bobby Nasution.

“Intinya kita satu frekuensi sama Pak Gubernur, dimanapun tempatnya kita akan dukung. Yang penting, para pengguna penyalahgunaan narkoba ini dapat segera di atasi oleh pemerintah,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menanggapi usulan pembangunan panti rehabilitasi yang disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi.

Ia menegaskan fokus utama pemerintah saat ini bukan pada pembangunan fisik, melainkan pada skema penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan, wacana pembangunan pusat rehabilitasi sebenarnya sudah pernah muncul sebelumnya, bahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

“Ini kemarin sudah pernah diwacanakan sebelumnya. Saat itu sempat ada usulan dibangun di Kodam atau pusat militer, namun kemudian diusulkan agar berada di Kota Medan,” ucapnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (15/4/2026).

Bobby menilai pembangunan gedung baru bukanlah prioritas utama. Ia menegaskan pemerintah akan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, selama masih memungkinkan untuk digunakan sebagai pusat rehabilitasi.