Medan, MISTAR.ID

Dorongan penetapan standar gaji minimal guru sebesar Rp5 juta per bulan dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (DPD IMM Sumut) menyatakan dukungan terhadap upaya Komisi X DPR RI yang tengah membahas kebijakan tersebut dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Bendahara Umum DPD IMM Sumut, Fadhilsyah Nst, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar isu ekonomi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menempatkan guru sebagai aktor utama pembangunan generasi bangsa.

“Kebijakan ini penting untuk memperkuat peran pendidik dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing,” ucapnya, Jumat (10/4/2026).

Menurut Fadhilsyah, persoalan kesejahteraan guru hingga kini masih menjadi masalah struktural, terutama bagi guru honorer.

Ia merujuk pada hasil survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang menunjukkan mayoritas guru honorer masih menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan sebagian lainnya jauh di bawah angka tersebut yaitu kurang dari Rp500 ribu.

Kondisi ini, lanjutnya, menjadi ironi di tengah tuntutan besar terhadap peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter generasi bangsa.

Dilanjutkannya, berbagai kajian juga menunjukkan adanya hubungan antara kesejahteraan tenaga pendidik dengan kualitas pembelajaran serta daya saing sumber daya manusia.

“Jika negara serius ingin membangun sumber daya manusia yang unggul, maka kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama kebijakan pendidikan nasional,” ucapnya.

Ia juga menegaskan agar negara tidak boleh lagi mengabaikan nasib guru, khususnya guru honorer yang selama ini menjadi penopang pendidikan di berbagai daerah. “Peningkatan gaji tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada profesionalisme dan martabat profesi guru,” tuturnya.

“Sebagai organisasi mahasiswa, IMM Sumut menyatakan dukungan terhadap langkah DPR RI dalam mendorong kebijakan tersebut,” katanya lagi menambahkan.

IMM Sumut juga menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera merealisasikannya melalui regulasi yang kuat serta implementasi yang merata di seluruh Indonesia. (hm20)