Saturday, November 21, 2026
MEDAN

Dugaan Pungli di Taman Budaya, Oknum ASN Disdikbud Medan Terancam PTDH

Mistar.idSabtu, 21 November 2026 pukul 13.44 WIB
dugaan_pungli_di_taman_budaya_oknum_asn_disdikbud_medan_terancam_ptdh_

Pj Sekda Kita Medan, Erfin Fachrurrazi. (Foto: Diskominfo Medan/Mistar)

Medan, MISTAR.ID - Inspektur Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, mengatakan D oknum ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang merupakan terduga pelaku pungutan liar (pungli) di Taman Budaya bisa dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Erfin menyebut, saat ini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap D guna mengetahui segala tindak tanduknya selama ini di Taman Budaya.

“Kalau sanksi berat sudah pasti terhadap D. Ini masih terus kita dalami perannya di sana. Kalau ada temuan pungli lainnya bisa saja PTDH,” ucap Erfin, Sabtu (21/11/2026).

Erfin menjelaskan, dari pemeriksaan saat ini, D mengaku melakukan pungli tersebut berdasarkan tindakannya sendiri tanpa ada perintah siapa pun.

“Tidak ada perintah Kepala dinas (Kadis) atau Kepala Bidang (Kabid), itu pengakuan si D. Meski begitu, tetap kita dalami lagi apakah ada perintah atau kemana uang pungli tersebut mengalir. Kalau terbukti ada yang lain terlibat tentu kita sanksi tegas juga,” katanya.

Ditanya soal informasi adanya mahasiswa diminta Rp4 juta saat memakai ruangan di Taman Budaya beberapa waktu lalu, Erfin mengaku sampai saat ini dugaan tersebut belum terbukti.

“Sudah kita tindaklanjuti informasi itu dan yang mengaku terkena pungli itu tidak bisa membuktikannya. Artinya kita tidak bisa juga menindaklanjuti informasi tersebut kalau tidak ada bukti yang jelas maupun laporan. Kalau memang jelas buktinya pasti kita tindaklanjuti. Pak Wali juga sangat fokus terhadap kasus pungli yang ada di lingkungan Pemko Medan, sanksi berat sudah pasti,” ujarnya.

Disinggung kapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keluar, Erfin menargetkan kasus ini diproses secepatnya dan transparan.

“Kalau sesuai aturan, 10 hari kerja setelah laporan masuk harus sudah selesai LHP. Setelah itu baru diputuskan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar. Pada prinsipnya kita serius menangani kasus ini sesuai arahan Pak Wali,” tuturnya.