Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Lambok Andreas Simamora, meminta pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota menangguhkan sementara Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak bencana.

Aspirasi ini ia sampaikan usai menerima permintaan warga saat meninjau sekaligus menyalurkan bantuan pangan kepada korban banjir di Kecamatan Pakkat dan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), beberapa waktu lalu.

“Masyarakat meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, membuat keputusan penangguhan maupun pemutihan pembayaran KUR di bank pemerintah bagi warga terdampak bencana,” ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan, warga mengadu karena hampir seluruh tanaman sawah, kebun, dan hewan ternak usaha milik rakyat hancur akibat longsor dan banjir bandang.

“Ada satu desa di Humbahas yang seluruh warganya kehilangan ternak, kebun, dan sawah. Kondisi ini membuat perekonomian lumpuh total dan masyarakat tidak memiliki pendapatan,” kata politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat itu.

Ia juga meminta bank pemerintah yang menyalurkan KUR memahami kondisi musibah dan tidak mendesak penagihan cicilan saat ekonomi warga sedang lumpuh.

“Harapan masyarakat adalah penangguhan sampai keadaan normal, hingga mereka kembali mendapatkan pendapatan dari pertanian, perkebunan, dan peternakan,” ucapnya.

Lambok turut menyoroti kebutuhan bantuan ke Humbahas, terutama di Kecamatan Pakkat dan Onan Ganjang, yang juga terdampak longsor.

“Kita prihatin atas kondisi Tapanuli Tengah dan Sibolga. Namun, bantuan juga sangat diharapkan dapat disalurkan ke Pakkat dan Onan Ganjang, karena masyarakat di sana sama-sama terdampak,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan keprihatinan atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.

“Kita mendorong percepatan pemulihan melalui pengerahan peralatan yang ada guna membangkitkan kembali semangat dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya. (hm25)