Medan, MISTAR.ID
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Yudha Johansyah mengaku ada miskomunikasi antara panitia Musyawarah Cabang (Muscab) IV Serentak tahap ketiga Partai Demokrat Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dengan pihak DPC Partai Demokrat Medan, sehingga terjadi baku hantam.
“Biasa di organisasi terjadi dinamika yang seperti tadi kawan kawan saksikan. Ada miskomunikasi antara pihak panitia dengan pihak DPC Medan,” sebut dia, di Lobby Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman Medan, Kamis (14/7/22) sore.
Menurut dia, DPD Partai Demokrat Sumut telah menginstruksikan panita untuk menjalankan ADRT saat Muscab.
Baca Juga:Kader Partai Demokrat Baku Hantam Saat Muscab di Medan
“Kami tetap menegakkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat. Panitia juga saya arahkan untuk mengikuti aturan yang berlaku ADRT agar muscab ini berlangsung kondusif dan aman,” kata dia.
Ketika disinggung miskomunikasi seperti apa, dia menjelaskan ada syarat administrasi pendaftaran yang harus dilengkapi oleh salah satu calon Ketua DPC Partai Demokrat Medan.
“Misalnya pendaftaran, kemudian ada dukungan. Keributan tadi, ini sebenarnya panitia dan Satgas Rajawali yang mengamankan jalannya pelaksanaan musda serentak ini. Saya dapat laporan salah satu ketua kandidat datang beserta PAC dan para pendukungnya,” ujarnya.
Baca Juga:Dua Karyawan Kebun Kopi Sinar Marinbum Jaya Baku Hantam, Ini Akibatnya
“Terjadi perbedaan pendapat atau miskomunikasi dengan panitia. Tapi tadi berhasil kita damaikan. Jadi tadi sudah saya jelaskan dengan Burhanuddin Sitepu (Ketua DPC Partai Demokrat Medan yang mencalonkan lagi), dan beliau menerima,” tambahnya.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi, lanjut Yudha, adalah 20 persen dukungan dari total PAC. Ketentuan tersebut telah ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat.
“Kita hari ini melaksanakan verifikasi. Syarat untuk maju adalah dukungan 20 persen dari total PAC. Misalnya 25 PAC jadi syarat untuk maju minimal 5 PAC. Kemudian akan dilanjutkan persidangan besok,” katanya.
“Setelah itu ada fit proper test yang dilakukan ketum, sekjen, kepala badan pembina organisasi, kaderisasi dan keanggotaan (BPOKK), ketua DPD dan sekretaris DPD. Lalu diputuskan siapa yang akan menjadi ketua terpilih,” pungkasnya. (saut/hm14)
