Medan, MISTAR.ID

Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP USU, Agus Suriadi mengatakan bahwa kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut berdampak pada berbagai persoalan sosial di masyarakat.

“Kekosongan posisi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini dapat mengganggu pelayanan publik,” kata Agus, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya, ketidakpastian mengenai kepemimpinan dapat memengaruhi semangat kerja pegawai.

“Publik mungkin melihat kekosongan ini sebagai tanda ketidakmampuan manajemen pemerintahan. Akhirnya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Sumut,” ujarnya.

Dari sisi positifnya, Agus menilai kekosongan jabatan menjadi kesempatan untuk menempatkan pejabat yang lebih kompeten.

“Ada beberapa saran dan masukan yang menurut saya bisa menjadi pedoman bagi Gubernur Sumut. Pemprov harus mengisi kekosongan jabatan dengan sosok yang berkualitas dan berintegritas melalui seleksi transparan,” ucapnya.

Sambung Agus, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf di OPD sangat penting untuk menjaga semangat kerja dan prioritas kebijakan.

“Adakan program pelatihan untuk pegawai agar mereka siap mengisi posisi kosong. Jadi, tidak ada kekosongan fungsi yang berkepanjangan,” katanya.

Kemudian, evaluasi kinerja secara berkala ke pejabat berfungsi untuk memenuhi standar kinerja yang diharapkan.

“Jadi, menurut saya dengan tindakan tersebut, Pemprov Sumut dapat mengatasi kekosongan jabatan ini dengan efektif,” tuturnya. (ari/hm20)