Dairi, MISTAR.ID

Besaran dan objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi yang bersumber dari PT Dairi Prima Mineral (DPM) dipertanyakan. Namun, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dairi menyatakan mereka membutuhkan waktu satu bulan untuk memverifikasi datanya.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda, Mery Saragih, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (22/4/2025).

Ketika ditanya mengenai jenis dan nilai perolehan PAD dari PT DPM, Mery hanya menyebutkan objeknya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Untuk besarannya, kami harus cek dulu berapa pengajuannya. (Proses pengecekan ini) butuh waktu sekitar satu bulan,” kata Mery.

Sebelumnya, Mery juga menjelaskan target PAD Kabupaten Dairi pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp29.848.000.000, dengan realisasi hingga saat ini mencapai Rp21.620.031.867.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 103, serta Peraturan Daerah (Perda) Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendapatan Daerah, berikut beberapa objek pajak yang menjadi sumber PAD Dairi:

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor makanan dan minuman sebesar Rp2,9 miliar

Pajak kesenian dan hiburan sebesar Rp10,7 juta

Pajak tenaga listrik dari PLN sebesar Rp7,075 miliar

Pajak hotel sebesar Rp437,5 juta

Pajak reklame sebesar Rp600 juta

Pajak air tanah sebesar Rp43,6 juta

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp4,2 miliar

PBB sebesar Rp2,8 miliar

BPHTB sebesar Rp333,9 juta

Untuk tahun 2025, target PAD Kabupaten Dairi ditetapkan meningkat menjadi Rp36 miliar. (manru/hm17)