Bupati Batu Bara: Anak Berisiko Stunting Wajib Jalani Pemeriksaan Laboratorium

Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian (pegang mic) menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). (foto: Diskominfo Batu Bara/Mistar)
Batu Bara, MISTAR.ID
Penilaian risiko stunting tidak hanya mengacu pada pengukuran tinggi dan berat badan berdasarkan standar antropometri. Mulai sekarang, setiap anak yang dicurigai berisiko stunting di Kabupaten Batu Bara diwajibkan menjalani serangkaian pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis yang lebih akurat.
Penegasan ini disampaikan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian atau Bahar, pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Rumah Dinas Bupati, Kecamatan Sei Suka, Kamis (27/11/2025) sore.
“Untuk menghindari kesalahan data dan memastikan analisis kesehatan yang lebih komprehensif, setiap anak yang dicurigai berisiko stunting akan menjalani pemeriksaan laboratorium, termasuk pengecekan kadar hemoglobin, status gizi mikro, serta indikator kesehatan pendukung lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, akurasi data merupakan fondasi penting dalam penanganan stunting. “Jika ingin intervensi yang tepat, maka diagnosis juga harus tepat. Pemeriksaan laboratorium memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi kesehatan anak, sehingga pemerintah dapat melakukan penanganan yang lebih terarah,” katanya.
Bahar juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk melakukan evaluasi berkala dan memperkuat koordinasi guna mencapai target penurunan stunting sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Dalam arahannya, ia meminta seluruh rekomendasi rapat segera diimplementasikan tanpa penundaan. Perbaikan data, percepatan intervensi, dan penguatan kerja sama lintas sektor disebutnya sebagai langkah krusial.
“Jangan main-main dengan masalah stunting. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Saya minta seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga kader posyandu bekerja lebih cepat, tepat, dan terpadu,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, ia menambahkan setiap intervensi—mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, perbaikan sanitasi, edukasi pola asuh, hingga validasi data di lapangan—harus dilakukan penuh tanggung jawab. (hm24)
BERITA TERPOPULER
BERITA TERPOPULER




















