2.6 C
New York
Monday, February 26, 2024

Sri Lanka Upayakan Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi yang Dilanda Krisis

Colombo, MISTAR.ID

Sri Lanka mengumumkan anggaran pada hari Senin (14/11/22) mencoba untuk mengatur keuangan pemerintah Asia Selatan, dengan reformasi untuk memajukan dana talangan global US$2,9 miliar dari krisis keuangan terburuk di pulau itu sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

Anggaran setahun penuh pertama Presiden Ranil Wickremesinghe ke parlemen akan mencakup langkah-langkah yang ditujukan untuk membantu Sri Lanka merestrukturisasi utangnya, meningkatkan pendapatan dan memangkas pengeluaran saat bekerja pada dana talangan dengan International Monetary Fund, kata para analis.

“Ini adalah anggaran yang disajikan pada saat Sri Lanka menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Menteri Negara Keuangan Ranjith Siyambalapitiya.

Baca juga:Ranil Wickremesinghe Dilantik Sebagai Presiden Baru Sri Lanka

“Lebih dari 70 persen keluarga meminta dukungan pemerintah dan ekonomi diperkirakan menyusut 8,3 persen tahun ini,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Anggaran ini akan menghadirkan jalan politik dan ekonomi ke depan bagi negara.”

Bank Dunia memperkirakan ekonomi Sri Lanka akan berkontraksi sebesar 9,2 persen tahun ini dan 4,2 persen pada 2023.

Negara berpenduduk 22 juta orang itu jatuh ke dalam krisis tahun ini karena hilangnya pendapatan pariwisata akibat pandemi Covid-19 yang memperparah pemotongan pajak dan salah urus ekonomi selama bertahun-tahun, yang menyebabkan kekeringan dolar yang parah.

Tidak mampu membayar impor penting, Sri Lanka berjuang untuk membeli kebutuhan pokok seperti bahan bakar, dan masyarakat menghadapi inflasi yang melonjak, mata uang yang terdepresiasi dengan cepat, dan pertumbuhan yang menyusut tajam.

Baca juga:Presiden Sri Lanka Kirim Surat Pengunduran Diri dari Singapura  

Pemerintah telah mengusulkan peningkatan tarif pajak penghasilan pribadi dan perusahaan menjadi 30 persen dari 24 persen dan kemungkinan mengubah golongan pajak untuk meningkatkan pendapatan, meskipun ada kritik dari perusahaan dan partai oposisi.

Pemotongan pengeluaran kemungkinan akan rumit, mengingat tenaga kerja publik Sri Lanka yang besar dan utang yang tinggi. (cna/hm06)

Related Articles

Latest Articles