Yerusalem, MISTAR.ID
Usai pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Israel meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sikap itu disampaikan menyusul pernyataan Guterres yang dinilai keliru mengenai konflik yang terjadi dengan Hamas sejak awal Oktober 2023.
Duta Besar Gilad Erdan menyebutkan, pemahaman Sekretaris Jenderal PBB terhadap kampanye menunjukkan adanya pembunuhan massal anak-anak, perempuan, dan orang tua. Pandangan itu dinilai tidak cocok untuk memimpin PBB
“Saya menuntutnya untuk segera mengundurkan diri. Tidak ada pembenaran atau gunanya berbicara dengan mereka yang menunjukkan belas kasihan atas kekejaman paling mengerikan yang dilakukan terhadap warga Israel dan orang-orang Yahudi,” katanya dengan tegas, Selasa (24/10/23).
Baca juga;2 Pekan Perang Gaza, Israel Hancurkan 26 MasjidÂ
Israel juga mengutarakan rasa kecewa dalam pertemuan DK PBB, terutama setelah Antonio Guterres menuding pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza. Menurut Erdan, tidak ada alasan untuk kekerasan mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Sebelumnya Guterres turut memperingatkan mengenai “hukuman kolektif” terhadap warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengaku sangat prihatin dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang disaksikan di Gaza.
Guterres pun menyinggung soal rakyat Palestina yang disebut “menjadi sasaran kependudukan yang menyesakkan dalam 56 tahun,” sekaligus menyoroti kepada anggota DK PBB bahwa “serangan Hamas tidak terjadi tanpa pengaruh dari luar.”
Baca juga:Kepala Kepolisian Israel Ancam Kirim Pengunjuk Rasa Anti Perang ke Jalur Gaza
Ucapan itulah yang membuat Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen marah. Ia juga menceritakan soal serangan 7 Oktober yang kini jadi serangan tunggal paling mematikan dalam sejarah Israel.
“Tuan Sekretaris Jenderal, Anda tinggal di dunia apa?” kata Cohen, seperti diberitakan Arab News, Selasa (24/10/23).
Eli kembali menyinggung Israel saat menarik diri dari Gaza pada 2005 dengan memberikan daerah Gaza kepada orang-orang Palestina hingga satu milimeter terakhir. Kondisi itu membuat suasana tanpa perselisihan mengenai tanah Gaza.
Baca juga:Hamas Tembak Mati Tentara Israel yang Serang Jalur Gaza
Sesi Dewan Keamanan PBB mempertemukan para diplomat terkemuka termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang sebelumnya menolak seruan gencatan senjata, dengan mengatakan hal itu hanya akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali.
Amerika Serikat pekan lalu memveto rancangan resolusi mengenai krisis tersebut, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup mendukung hak Israel untuk membela diri.
Blinken mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat mengajukan resolusi baru yang “memasukkan masukan substantif.” Dia mempertanyakan mengapa tidak ada lagi kemarahan atas pembunuhan warga Israel.
Baca juga:Akhirnya Kendaraan Pertolongan Pertama Tiba di Gaza
“Kita harus menegaskan hak setiap negara untuk membela diri dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Tidak ada anggota Dewan ini, tidak ada negara di seluruh badan ini, yang dapat atau akan mentolerir pembantaian rakyatnya,” kata Blinken.
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki, saingan Hamas, dalam pertemuan itu mengecam kelambanan Dewan Keamanan.
“Pembantaian yang sedang berlangsung yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan kejam oleh Israel – kekuatan pendudukan terhadap penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan ilegal – harus dihentikan,” katanya.
“Adalah tugas kemanusiaan kita bersama untuk menghentikan mereka,” katanya. “Kegagalan yang berkelanjutan dalam dewan ini tidak dapat dimaafkan.” (cnn/hm17)
