Pematangsiantar, MISTAR.ID

Lebih dari 200.000 pengunjuk rasa memenuhi jalan-jalan di Filipina pada Senin dalam aksi hari kedua demonstrasi antikorupsi. Massa menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas dugaan korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir yang kini menjadi skandal nasional.

Kontroversi tersebut telah mengguncang kepercayaan investor dan dianggap sebagai salah satu penyebab melemahnya pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, menyusul perlambatan belanja publik.

Sejak dimulai pada Minggu, aksi yang diorganisir oleh Iglesia Ni Cristo—gereja beranggotakan sekitar dua juta orang yang dikenal dengan kekuatan pemungutan suara blok—telah menarik lebih dari 600.000 peserta. Banyak demonstran mendirikan tenda untuk bertahan hingga Selasa, menandai protes besar-besaran yang jarang terjadi di negara tersebut.

Plakat bertuliskan “Bongkar perbuatan jahat” dan “Aksi untuk transparansi dan demokrasi” menghiasi lautan pengunjuk rasa yang sebagian besar mengenakan pakaian putih.

Meski berlangsung damai, para peserta menyuarakan kekecewaan mendalam atas lambatnya investigasi terkait dugaan penyimpangan dalam berbagai proyek infrastruktur utama.

“Kami menyerukan agar pemerintah melakukan investigasi yang nyata dan tulus, serta tidak menutup-nutupi siapa pun yang terlibat,” ujar Freddie Beley, 60, salah satu demonstran, dikutip dari Reuters pada Senin (17/11/2025).

Presiden Ferdinand Marcos Jr sebelumnya berjanji bahwa pelaku korupsi dalam proyek-proyek cacat tersebut akan dipenjara sebelum Natal. Skandal ini mencuat sejak temuan audit pada Agustus mengungkap kejanggalan serius dalam proyek pengendalian banjir.

Kasus tersebut menyeret pejabat pekerjaan umum, para eksekutif perusahaan konstruksi besar, hingga anggota parlemen. Mereka dituding memperkaya diri melalui proyek yang tidak memenuhi standar, bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali.

Marcos telah membentuk panel investigasi khusus untuk menyelidiki skandal tersebut, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan dorongan besar menuju transparansi dan akuntabilitas. Namun banyak warga menilai pemerintah bergerak terlalu lamban.

“Ada kurangnya akuntabilitas,” kata pengunjuk rasa Armelyn Bandril, 35. “Hampir 100 hari telah berlalu sejak proses dimulai, namun belum ada yang dipenjara. Buktinya sudah banyak.”

Aksi protes diperkirakan masih akan berlanjut hingga pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam mengusut skandal yang mengguncang institusi publik ini.

(*/hm27)