Kuala Lumpur, MISTAR.ID

Pemimpin oposisi Melaka, Mohd Yadzil Yaakub, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia. Ia mempertanyakan urgensi sekaligus kelayakan proyek tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kondisi keuangan negara bagian Melaka saat ini.

Dalam pernyataannya, Yadzil menilai pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer itu secara teknis mungkin saja diwujudkan. Namun, ia menekankan bahwa proyek tersebut membutuhkan biaya sangat besar dan berpotensi membebani perekonomian Melaka.

Menurut Yadzil, pendapatan tahunan Melaka tergolong terbatas dan sebagian besar telah terserap untuk kebutuhan operasional pemerintah negara bagian. Di saat yang sama, Melaka juga masih menanggung berbagai kewajiban utang, termasuk kepada pemerintah federal.

“Jika utang yang ada saja belum mampu dilunasi, bagaimana pemerintah negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit secara bertanggung jawab?” ujarnya, dikutip dari Free Malaysia Today, Rabu (24/12/2025).

Ia menambahkan, ketergantungan Melaka terhadap bantuan pemerintah pusat masih sangat tinggi. “Jika untuk perbaikan jalan saja kita membutuhkan bantuan Putrajaya, bagaimana mungkin kita sanggup membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah negara bagian Melaka berencana membangun jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang akan menghubungkan wilayah Malaysia dengan Indonesia. Jembatan tersebut dirancang membentang dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah menuju wilayah Indonesia, dengan tujuan memangkas waktu tempuh antarwilayah menjadi sekitar 40 menit.

Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, menyebut kajian awal proyek ini akan dimulai pada Januari mendatang.

“Kami yakin apabila proyek ini terwujud, jembatan tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Melaka,” kata Ab Rauf.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Melaka telah menyiapkan dana sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar untuk keperluan konsultasi yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan logistik.

Namun, Yadzil meragukan adanya dukungan pendanaan dari pemerintah federal untuk megaproyek tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa jika proyek dibiayai oleh pihak swasta, masyarakat kemungkinan akan dibebani tarif tol yang mahal, di samping risiko pemborosan anggaran dan sumber daya.

Yadzil turut menyoroti bahwa wilayah Indonesia yang akan terhubung dengan jembatan tersebut bukan merupakan pusat ekonomi utama, sehingga manfaat yang diperoleh Malaysia dinilai relatif kecil.

“Jika konsesi proyek ini gagal, pemerintah pada akhirnya akan dipaksa menyelamatkannya dengan uang rakyat. Dalam semua kemungkinan, masyarakat tetap menjadi pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Selain persoalan ekonomi, Yadzil juga mengingatkan potensi dampak lingkungan akibat pembangunan infrastruktur besar di kawasan pesisir. (hm20)