Dakar, MISTAR.ID

Kenaikan harga minyak dunia mulai memicu langkah pengetatan di berbagai negara, termasuk Senegal. Perdana Menteri Senegal, Ousmane Sonko, melarang para menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri guna menekan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan tersebut disampaikan Sonko dalam sebuah rapat umum, seperti dikutip dari BBC, Senin (6/4/2026). Ia menyebut harga satu barel minyak saat ini hampir dua kali lipat dari anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen, Sonko juga menunda sejumlah agenda luar negerinya, termasuk ke Niger, Spanyol, dan Prancis. Ia menambahkan, Menteri Pertambangan akan segera mengumumkan langkah lanjutan untuk mengendalikan belanja negara.

Sonko menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan memberi gambaran kondisi global yang semakin sulit. Ia juga menyebut rakyat Senegal tetap tangguh menghadapi situasi tersebut.

Meski memiliki industri minyak dan gas yang baru berkembang, Senegal masih sangat bergantung pada impor bahan bakar. Di sisi lain, beban utang publik yang mencapai lebih dari 130 persen dari ukuran ekonomi tahunan dinilai memperberat kondisi fiskal negara.

Sonko turut menyalahkan pemerintahan sebelumnya atas tingginya utang tersebut, yang menurutnya mempersempit ruang gerak pemerintah dalam merespons lonjakan harga energi.

Dampak kenaikan harga minyak juga dirasakan di sejumlah negara Afrika lainnya. Afrika Selatan memilih mengurangi pajak bahan bakar, Ethiopia menghadapi kelangkaan BBM hingga mencutikan pegawai pemerintah, sementara Sudan Selatan mulai melakukan penjatahan listrik di ibu kota Juba. Zimbabwe pun meningkatkan campuran etanol dalam bensin.

Selain itu, terganggunya jalur pasokan di Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah turut memicu kekhawatiran global. Sekitar 30 persen pasokan pupuk dunia melewati jalur tersebut.

Organisasi kemanusiaan International Rescue Committee memperingatkan kondisi ini sebagai “bom waktu ketahanan pangan”, khususnya bagi negara-negara Afrika Timur yang bergantung pada impor pupuk dari kawasan tersebut. (hm25)