Bangkok, MISTAR.ID

Pelaku industri pariwisata di Tailan mendesak pemerintah segera memperkuat sistem penegakan hukum dan regulasi. Praktik penyuapan yang marak dinilai merugikan pelaku usaha maupun wisatawan, sekaligus mencoreng reputasi pariwisata nasional.

Mengutip Bangkok Post, Rabu (18/2/2026), tekanan tersebut muncul setelah skor Tailan dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 turun satu poin menjadi 33 dari 100. Peringkat globalnya juga merosot sembilan tingkat ke posisi 116.

Konsorsium Akomodasi Butik Phuket menilai capaian itu mencerminkan persoalan nyata yang dirasakan di destinasi wisata utama seperti Phuket. Praktik suap dan lemahnya penindakan terhadap pelanggaran hukum disebut masih menjadi tantangan besar.

Beragam pelanggaran yang kerap ditemukan antara lain tempat hiburan yang tetap beroperasi melewati batas jam izin, warga asing yang bekerja tanpa izin sebagai pemandu wisata, sopir, atau pekerja seks, hingga penggunaan nama warga lokal sebagai kedok untuk menjalankan usaha ilegal.

Presiden konsorsium mengungkap adanya dugaan oknum aparat menerima suap dari pelanggar, sehingga aktivitas ilegal dapat terus berlangsung tanpa hambatan.

Ia juga menyoroti tingginya pelanggaran lalu lintas oleh warga asing di Phuket, seperti menyewa sepeda motor tanpa surat izin mengemudi dan mengabaikan aturan berkendara.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Asosiasi Bisnis Khao San Road, yang menyebut praktik suap bukan fenomena baru di kawasan wisata Tailan.

“Rendahnya gaji aparat kepolisian dan pegawai negeri turut menjadi faktor pemicu,” ucapnya.

Pelaku usaha berharap pemerintah mengambil langkah tegas guna memulihkan kepercayaan wisatawan serta memperbaiki citra sektor pariwisata Tailan di kancah internasional. (hm20)