Jenewa, MISTAR.ID
Sebuah laporan yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (3/3/23) lalu menuduh militer Myanmar menciptakan “krisis hak asasi manusia abadi” di negara Asia Tenggara itu dan menyerukan segera diakhirinya kekerasan di sana.
Sejak junta merebut kekuasaan dua tahun lalu, Myanmar terjerumus ke dalam kekacauan, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai bidang setelah penumpasan berdarah terhadap lawan yang membuat negara-negara Barat memberlakukan kembali sanksi.
Laporan tersebut, yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia antara 1 Februari 2022, dan 31 Januari 2023, menemukan bahwa kekerasan telah meningkat di Myanmar barat laut dan tenggara karena serangan udara dan penembakan artileri tanpa diskriminasi, pembakaran massal desa-desa untuk menggusur populasi warga sipil dan penolakan akses kemanusiaan.
Baca Juga:Sejumlah Perusahaan Terdeteksi Terus Pasok Avtur untuk Junta Myanmar
Laporan mengatakan taktik yang digunakan oleh militer dirancang untuk memotong kelompok bersenjata non-negara dari akses ke makanan, keuangan, intelijen, dan rekrutmen.
“Militer, yang diperkuat oleh impunitas yang terus menerus dan mutlak, secara konsisten menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban dan prinsip internasional,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, dalam sebuah pernyataan.
“Tindakan nyata dan mendesak diperlukan untuk mengakhiri bencana yang membusuk ini,” tambahnya.
Pihak berwenang Myanmar tidak segera menanggapi panggilan Reuters dan email yang meminta komentar. Junta sebelumnya mengatakan memiliki kewajiban untuk memastikan perdamaian dan keamanan dan membantah kekejaman telah terjadi, dengan mengatakan sedang melakukan kampanye yang sah melawan teroris.
James Rodehaver, kepala tim Myanmar Kantor Hak Asasi Manusia PBB, mengatakan bahwa bentrokan bersenjata terjadi di sekitar 77 persen negara itu.
“Tidak pernah ada waktu dan situasi krisis di Myanmar telah mencapai sejauh ini, seluas ini di seluruh negeri,” katanya dalam pengarahan di Jenewa.
Dalam rekomendasinya, laporan tersebut meminta pihak berwenang di Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan berhenti menganiaya lawan. “Operasi militer harus dihentikan untuk memberikan ruang dialog yang dapat mengakhiri krisis ini,” kata laporan itu.(channelnewsasia/hm12)
