Sanaa, MISTAR.ID - Arab Saudi, Pakistan, dan Turki mulai memperkuat kerja sama pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan kelompok Houthi di Yaman.

Implementasi Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah kini memasuki tahap lanjutan, meski bentuk keterlibatan militer kedua negara pendukung tersebut belum sepenuhnya dijelaskan kepada publik.

Perjanjian yang ditandatangani Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 7 Agustus 2026 itu memuat komitmen pertahanan bersama.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian.

Sejak kesepakatan ditandatangani, Pakistan dan Turki belum terlibat langsung dalam operasi tempur Arab Saudi. Kedua negara sebelumnya menyebut bahwa mekanisme komando serta pelaksanaan operasional aliansi masih dalam proses penyusunan.

Perkembangan baru muncul Senin (5/10/2026), ketika para menteri pertahanan dan luar negeri bersama petinggi militer dari ketiga negara menggelar pertemuan darurat di Riyadh. Seusai pertemuan, Turki dan Pakistan menyatakan kesiapan untuk mulai merealisasikan komitmen pertahanan yang telah disepakati.

Pelaksanaan kerja sama tersebut mencakup penyediaan personel, dukungan kemampuan militer, serta mekanisme pengerahan pasukan secara cepat guna membantu pertahanan Arab Saudi.

Dalam kesempatan yang sama, aliansi itu menunjuk Letnan Jenderal (Purnawirawan) Nauman Mahmood dari Pakistan sebagai sekretaris jenderal pertama dengan masa jabatan tiga tahun.

Peneliti senior bidang keamanan Timur Tengah dari Royal United Services Institute (RUSI), Burcu Ozcelik, menilai kerja sama tersebut berpotensi memperkuat posisi Arab Saudi dalam menghadapi ancaman Houthi.

Menurut Ozcelik, keterlibatan Pakistan dan Turki juga menjadi ujian awal bagi efektivitas perjanjian tersebut dalam menghadapi ancaman keamanan yang nyata.

Meski demikian, ia menyoroti belum adanya penjelasan terbuka mengenai jumlah personel yang akan dikerahkan maupun batasan misi militer yang disiapkan. Menurutnya, minimnya informasi semacam itu bukan hal yang luar biasa dalam kesepakatan yang berkaitan dengan operasi militer sensitif.

Berdasarkan pemeringkatan Global Firepower 2026 yang disebut dalam laporan tersebut, ketiga negara secara keseluruhan memiliki sekitar 1,4 juta personel militer aktif, 3.400 pesawat militer, 6.000 tank, dan lebih dari 340 aset angkatan laut.