Thailand, MISTAR.ID
Lebih dari 100 massa yang ikut melakukan demonstrasi dilaporkan telah didakwa di bawah undang-undang penghinaan kerajaan Thailand sejak Juli 2020 lalu. Mereka didakwa menyusul aksi-aksi demonstrasi di seluruh kerajaan untuk menuntut reformasi monarki yang tak tergoyahkan.
Sebuah gerakan yang sebagian besar dipimpin oleh kaum muda dimulai musim panas, lalu didorong ketidakpuasan pada pemerintahan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha. Prayuth yang merupakan mantan kepala militer, pertama kali berkuasa dalam kudeta pada tahun 2014.
Seperti diberitakan kantor media, Selasa (3/8/21) setahun sejak unjuk rasa itu dimulai, 110 demonstran telah didakwa di bawah undang-undang lese majeste atas peran mereka dalam gerakan itu. Dalam aksinya, para demonstran menyerukan agar Prayuth mundur, menyusun ulang konstitusi yang disusun oleh militer, dan untuk reformasi kerajaan.
Baca Juga:Ratusan Monyet Berkelahi di Jalan Raya Thailand Rebutan Makanan
Pemimpin demo terkemuka Parit Chiwarak lebih dikenal sebagai “Penguin” memegang rekor sekitar 20 dakwaan. Sementara setidaknya delapan pengunjuk rasa lainnya, semuanya berusia di bawah 18 tahun juga menghadapi berbagai dakwaan.
Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman tiga sampai 15 tahun penjara per dakwaan. “Ini adalah hukum yang berat. Hukuman (untuk pencemaran nama baik kerajaan) bisa dibuat, tetapi harus masuk akal,” kata pengacara Krisadang Nutcharut, yang mewakili para pengunjuk rasa tersebut dan memiliki sejarah menangani kasus lese majeste.
Penggunaan hukum lese majeste telah melambat sebelum tahun 2020, yang menurut Prayuth disebabkan oleh “rahmat” raja. UU ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga kerajaan Thailand dari pencemaran nama baik. Namun, para kritikus telah lama mengatakan bahwa UU itu telah digunakan secara luas untuk meredam kritik dan menargetkan lawan politik. Penghapusan UU lese majeste ini juga menjadi salah satu tuntutan utama gerakan pemuda.
Baca Juga:Dituduh Hina Raja Thailand, Polisi Panggil 12 Pemimpin Demo
Konsekuensi hukum dari pemerintah tidak mampu membungkam para demonstran, dengan para pemimpin protes terus menggelar aksi unjuk rasa yang baru-baru ini untuk menyuarakan keluhan tentang penanganan pemerintah terhadap lonjakan Covid-19. Pada 2017, pelapor khusus PBB David Kaye mendesak rezim Thailand untuk menghentikan penuntutan dengan hukum lese majeste, dengan mengatakan undang-undang semacam itu “tidak memiliki tempat di negara demokratis”. (dtc/hm12)
