Nouméa, MISTAR.ID
Sejumlah demonstran terus menolak reformasi konstitusi yang sedang dibahas di Majelis Nasional Paris. Penolakan pun berujung kerusuhan sejak Senin (13/5/24).
Menurut Komisi Tinggi Prancis, banyak kendaraan dibakar dan toko-toko dijarah selama kerusuhan berlangsung.
“Setidaknya dua dealer mobil dan sebuah pabrik di ibu kota Noumea dibakar. Beberapa supermarket juga dijarah di Noumea. Kerusuhan hingga ke kota-kota tetangga, Dumbea dan Mont-Dore,” kata perwakilan Komisi Tinggi Prancis, Rabu (15/5/24).
Sejauh ini, sebanyak 36 orang telah ditangkap dan 30 petugas polisi terluka. Untuk itu, jam malam sudah diberlakukan mulai semalam, Selasa (14/5/24).
Baca juga: Pemerintah Inggris Panggil Duta Besar China Terkait Mata-mata
“Ketertiban umum sangat terganggu sejak tadi malam di Noumea dan kota-kota tetangga dan masih rusuh hingga hari ini. Jam malam sudah diberlakukan,” tambahnya.
Lanjutnya, belum ada laporan adanya warga sipil yang terluka. Untuk itu, pemerintah setempat mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan mengikuti aturan jam malam.
Daftar Pemilih
Kerusuhan terjadi ketika para pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang reformasi konstitusi yang mengarah pada perluasan daftar pemilih dalam pemilihan provinsi.
Berdasarkan Perjanjian Noumea 1998, Kaledonia Baru telah mengadakan tiga referendum mengenai hubungannya dengan Prancis, dan semuanya menolak kemerdekaan.
Masyarakat Adat Kanak yang pro-kemerdekaan menolak hasil referendum terakhir yang diadakan pada Desember 2021. Penolakan ini sempat terhenti karena Covid-19.
Baca juga: Prancis Legalkan Aborsi
Perjanjian Noumea juga menyebabkan daftar pemilih di Kaledonia Baru tidak diperbarui sejak 1998. Artinya, penduduk yang datang dari daratan Prancis atau tempat lain dalam 25 tahun terakhir tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan provinsi.
Pemerintah Prancis menyebut pengecualian ini tidak masuk akal, sementara kelompok separatis khawatir bahwa memperluas daftar pemilih akan menguntungkan politisi pro-Prancis dan semakin mereduksi masyarakat Pribumi Kanak. (Reuters/hm20)
