Yangon, MISTAR.ID
Junta Myanmar telah memperingatkan blok regional yang bekerja untuk meredakan krisis politiknya bahwa menetapkan kerangka waktu untuk rencana perdamaian dapat menyebabkan implikasi negatif.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu, dengan lebih dari 2.300 orang tewas dalam tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejauh ini telah memimpin upaya yang sia-sia untuk memecahkan kebuntuan berdarah tersebut.
Baca Juga:Thailand Tolak Model yang Mencela Junta Myanmar dalam Pidato Kontes
Para menteri luar negeri blok itu bertemu di Jakarta pada Kamis (28/10/22) untuk membahas krisis tersebut. Junta tidak diwakili setelah menolak undangan untuk mengirim tokoh non-politik.
“Sebuah rencana perdamaian yang disepakati oleh Myanmar dan ASEAN tahun lalu yang sebagian besar diabaikan oleh Myanmar adalah sebuah proses,” kata kementerian luar negeri junta dalam sebuah pernyataan Kamis(28/10/22) malam.
Memasukkan tekanan tambahan dengan menetapkan jangka waktu akan menciptakan lebih banyak implikasi negatif daripada yang positif.
Baca Juga:Junta Myanmar Menghukum Mantan Duta Besar Inggris Satu Tahun Penjara atas Tuduhan Imigrasi
Junta juga menuduh ASEAN melakukan diskriminasi karena tidak mengundang menteri luar negeri yang ditunjuk junta ke pertemuan di Jakarta.
ASEAN telah mengatakan sangat prihatin atas meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksekusi empat tahanan pada bulan Juli.
Pemimpin Junta Min Aung Hlaing belum diundang ke pertemuan puncak para pemimpin ASEAN bulan depan. Itu sudah berturut-turut dalam dua tahun ini dan diplomat top Myanmar Wunna Maung Lwin dikeluarkan dari pembicaraan tingkat menteri pada Februari dan Agustus.
Baca Juga:Membelot! 2.000 Tentara dan Polisi Melawan Junta Myanmar
Kebijakan ASEAN tentang keterlibatan konstruktif tidak lagi dipertimbangkan, sebuah surat kabar yang dikendalikan junta mengatakan awal bulan ini.
Junta menyalahkan pejuang anti-kudeta atas kematian hampir 3.900 warga sipil. (channelnewsasia/hm14)
