Teheran, MISTAR.ID

Pemerintah Iran menolak mengekspor sekitar 300 kilogram cadangan uranium yang dimilikinya, namun menyatakan bersedia menurunkan tingkat kemurnian uranium tersebut di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Mengutip laporan The Guardian, Minggu (22/2/2026), proposal tersebut akan menjadi inti tawaran yang segera diajukan Teheran kepada Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang.

Langkah ini muncul di tengah pertimbangan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terkait kemungkinan penggunaan kekuatan militer menyusul penumpukan armada angkatan laut AS di kawasan Timur Tengah. Keputusan Washington disebut sangat bergantung pada isi proposal terbaru dari Teheran.

Iran diketahui memiliki stok uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen, mendekati tingkat senjata. Namun, pemerintah Iran menyatakan siap menurunkan kadar pengayaan menjadi 20 persen atau lebih rendah sebagai bentuk kompromi dalam perundingan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan tidak ada tuntutan dari AS agar Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium di dalam negeri. Menurutnya, fokus pembahasan lebih pada tingkat kemurnian uranium dan jumlah sentrifugal yang diizinkan beroperasi.

Sebelumnya sempat muncul wacana pengiriman stok uranium Iran ke Rusia serta pengaitan program pengayaan domestik dengan konsorsium luar negeri. Namun, sumber dari pihak Iran membantah bahwa konsep konsorsium tersebut pernah diajukan secara resmi dalam proses negosiasi.

Media pemerintah Iran juga mengutip seorang diplomat yang menyatakan bahwa material nuklir tidak akan meninggalkan wilayah negara itu. Sikap ini membuat tingkat akses yang akan diberikan kepada IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklir menjadi elemen krusial dalam kesepakatan apa pun yang dicapai.

Araghchi dalam wawancara yang disiarkan di AS pada Jumat kembali menegaskan bahwa Washington tidak meminta Teheran menghentikan pengayaan uranium secara permanen maupun sementara. Ia juga membantah laporan yang menyebut Iran menawarkan penghentian pengayaan selama dua hingga tiga tahun.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang menyatakan bahwa Washington menginginkan “nol pengayaan” oleh Iran. Perbedaan klaim ini menunjukkan masih lebarnya jarak posisi kedua negara dalam perundingan.

Di sisi lain, Reza Nasri, pengacara Iran yang memiliki kontak dengan Kementerian Luar Negeri, memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran berpotensi memicu dampak regional serius. Ia menilai negara-negara di kawasan dapat menyimpulkan bahwa senjata nuklir merupakan satu-satunya penangkal efektif terhadap AS dan Israel jika jalur diplomasi gagal.

Ketegangan internasional ini juga diiringi gelombang protes di sejumlah universitas di Iran, termasuk di Mashhad dan Teheran. Di Sharif University of Technology, mahasiswa meneriakkan slogan anti-pemerintah dan menuntut perubahan politik. Pihak kampus memperingatkan mahasiswa untuk menghentikan aksi dan menyatakan perkuliahan dapat kembali dilakukan secara daring.

Sementara itu, sekitar 1.500 pengunjuk rasa berbaris di London pada Sabtu, mendesak pemerintah Inggris menutup kedutaan besar Iran. Sejumlah demonstran membawa foto putra mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi, yang mereka sebut sebagai simbol alternatif kepemimpinan.

Aksi protes juga diperkirakan berlangsung dalam pertemuan UN Human Rights Council di Jenewa pada Selasa, menyusul terpilihnya Afsaneh Nadipour sebagai anggota penuh Komite Penasihat dewan tersebut untuk masa jabatan tiga tahun. Komite itu terdiri atas 18 pakar independen dari lima kelompok regional PBB dan berfungsi sebagai badan pemikir bagi Dewan HAM PBB. (hm25)