Pematangsiantar, MISTAR.ID

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa pasukan militer AS memiliki kemampuan untuk melumpuhkan seluruh wilayah Iran hanya dalam satu malam. Pernyataan ini disampaikan Trump kepada wartawan, dikutip oleh Middle East Monitor.

Trump menyebut bahwa operasi militer tersebut bisa dilakukan “besok malam,” sebagai respons atas ketegangan terkait Selat Hormuz. Ia juga menyinggung misi penyelamatan pilot AS yang berhasil dievakuasi pekan lalu, yang melibatkan 155 pesawat, termasuk empat pesawat pengebom, 64 jet tempur, dan 48 pesawat pengisian bahan bakar di udara. Sekitar 200 personel Pasukan Khusus AS turut mendukung operasi evakuasi tersebut.

Klarifikasi Komando Militer AS

Komando Pusat AS (US CENTCOM), yang bertanggung jawab atas operasi militer di Timur Tengah, mengonfirmasi bahwa dua personel militer berhasil diselamatkan setelah jet F-15E mereka ditembak jatuh oleh rudal pada 2 April.

Sejak akhir Februari, laporan media menyebut adanya serangan gabungan AS dan Israel yang menewaskan lebih dari 1.340 orang di Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Ultimatum dan Ancaman Infrastruktur

Trump sebelumnya mengancam militer AS dapat menghancurkan situs energi dan jembatan strategis di Iran dalam waktu empat jam setelah tenggat waktu yang ditetapkannya. Ultimatum tersebut berakhir pada Selasa, 7 April pukul 20.00 waktu Iran (23.30 WIB).

Dalam konferensi pers terbarunya, Trump menegaskan bahwa setiap jembatan dan pembangkit listrik di Iran akan “hancur total,” dengan pembakaran dan ledakan yang membuat infrastruktur tersebut tidak dapat digunakan lagi, dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga menekankan bahwa jika Iran tetap pada pendiriannya terkait Selat Hormuz, negara tersebut akan menghadapi konsekuensi serius. Pernyataan ini memperlihatkan eskalasi ketegangan geopolitik yang dapat berdampak signifikan pada aliran energi global dan stabilitas regional di Timur Tengah.

Langkah ini menjadi perhatian dunia menjelang tenggat waktu ultimatum yang telah ditetapkan, sekaligus memicu kekhawatiran investor dan komunitas internasional mengenai potensi konflik berskala besar di kawasan.