Tokyo, MISTAR.ID
Pemerintah Jepang dan para pejabat partai yang berkuasa sedang mempertimbangkan rencana memperpanjang subsidi bahan bakar usai bulan Mei. Langkah tersebut dilakukan di tengah situasi ekonomi negara yang lesu dan adanya tekanan politik mendorong pengeluaran fiskal menjadi lebih besar.
Saat ekonomi Jepang secara tak terduga masuk dalam resesi sejak akhir tahun lalu. Gelar yang sandang selama ini sebagai negara ekonomi terbesar ketiga di dunia telah digantikan oleh Jerman. Namun Jepang masih berada pada peringkat empat.
Sejak Januari 2022, pemerintah mulai memberikan subsidi kepada para pedagang grosir energi guna menekan harga bensin, minyak tanah, dan bahan bakar lain. Kebijakan itu pun harus diperpanjang beberapa kali sebagai bagian dari paket fiskal untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
Baca juga:Â Resesi Jepang Pengaruhi Perekonomian ASEAN dan Indonesia
Komeito selaku anggota parlemen dari Partai Demokratik Liberal (LDP) yang berkuasa dan mitra koalisinya, telah menyerukan supaya subsidi terus diperpanjang. Menurutnya langkah ini perlu dilakukan di tengah reaksi politik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida atas skandal pendanaan.
Pada bulan Oktober 2023, Kishida telah mengumumkan perpanjangan program ini hingga akhir April 2024, bersama dengan langkah lain untuk mendukung tagihan gas dan listrik.
Efek dari subsidi ini diharapkan dapat menekan inflasi konsumen secara keseluruhan sekitar 1,0 poin persentase dari Januari hingga April.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Jepang, sejauh pemerintah telah menghabiskan 6,2 triliun yen (41 miliar dolar AS) untuk menjalankan program subsidi bahan bakar.
Sementara beberapa anggota LDP menyebutkan bahwa subsidi bahan bakar fosil tidak selaras dengan tujuan transisi iklim pemerintah. Mereka pun menuntut kejelasan kapan program ini akan diakhiri. (mtr/hm17)
