Washington, MISTAR – Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengumumkan rencana penayangan langsung eksekusi mati Nidal Malik Hasan, mantan perwira Angkatan Darat AS yang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 13 orang dalam penembakan di pangkalan militer Fort Hood pada 2009.

Hegseth mengatakan masyarakat perlu menyaksikan konsekuensi dari kejahatan tersebut. Berdasarkan laporan yang dikutip The Washington Post dan Associated Press (AP), Jumat (9/10/2026), Departemen Perang AS mengonfirmasi bahwa eksekusi itu direncanakan disiarkan secara langsung untuk publik.

Hasan dijadwalkan menghadapi regu tembak militer pada 3 Desember 2026. Eksekusi tersebut akan menjadi pelaksanaan hukuman mati pertama oleh militer AS sejak 1961, jika berlangsung sesuai jadwal.

Pete Hegseth Ingin Eksekusi Disaksikan Publik

Dalam wawancara dengan komentator konservatif Jack Posobiec pada Kamis (8/10), Hegseth membela rencana pelaksanaan eksekusi di instalasi militer yang sama dengan lokasi penembakan yang dilakukan Hasan.

Hegseth menyatakan bahwa Hasan akan menghadapi regu tembak yang terdiri atas personel militer. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah ingin membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Menurut Hegseth, penayangan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tindakan kriminal semacam itu memiliki konsekuensi serius.

Departemen Perang AS kemudian mengonfirmasi rencana penyiaran langsung tersebut. Namun, rincian mengenai mekanisme penayangan dan akses publik belum diumumkan secara lengkap.

Nidal Hasan Bunuh 13 Orang di Fort Hood pada 2009

Nidal Malik Hasan merupakan psikiater Angkatan Darat AS berpangkat mayor yang melakukan penembakan di pusat pemrosesan personel militer Fort Hood, Texas, pada 5 November 2009.

Serangan tersebut menewaskan 13 orang dan melukai 32 lainnya. Hasan dilaporkan meneriakkan frasa “Allahu akbar” saat melakukan penembakan.

Sebelum serangan, Hasan diketahui pernah bertukar surat elektronik dengan Anwar al-Awlaki, seorang ulama yang dikaitkan dengan jaringan ekstremis. Al-Awlaki kemudian tewas dalam serangan pesawat nirawak AS di Yaman.

Dalam persidangan militer, Hasan mengakui tanggung jawabnya atas penembakan tersebut. Ia menyatakan tindakannya berkaitan dengan keinginannya melindungi sesama Muslim dari operasi militer AS di Afghanistan.

Pada 2013, Hasan dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati.

Trump Setujui Pelaksanaan Hukuman Mati

Perjalanan hukum Hasan berlangsung selama bertahun-tahun setelah putusan pengadilan militer dijatuhkan. Menurut informasi dalam laporan yang menjadi dasar pemberitaan ini, Mahkamah Agung AS menolak meninjau kembali putusannya pada Maret 2025.

Presiden Donald Trump kemudian menyetujui pelaksanaan eksekusi pada awal Oktober 2026 setelah menerima rekomendasi dari Hegseth.

Eksekusi dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 waktu setempat, 3 Desember 2026. Waktu tersebut disebut mendekati jam terjadinya penembakan di Fort Hood pada 2009.

Meski demikian, pelaksanaan hukuman mati itu masih berpotensi tertunda apabila Hasan mengajukan gugatan hukum terpisah di pengadilan federal sipil.

Eksekusi Militer AS Terakhir Dilakukan pada 1961

Apabila terlaksana, eksekusi Hasan akan mengakhiri jeda lebih dari enam dekade tanpa pelaksanaan hukuman mati oleh militer AS.

Eksekusi militer terakhir di negara tersebut berlangsung pada 1961. Saat itu, seorang prajurit Angkatan Darat dihukum gantung setelah dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan berusia 11 tahun.

Sementara itu, hukuman mati dengan regu tembak masih diizinkan di lima negara bagian AS, yakni Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina Selatan, dan Utah. Namun, metode tersebut relatif jarang digunakan.

Eksekusi di hadapan publik juga sangat jarang terjadi dalam sejarah Amerika modern. Salah satu eksekusi publik terakhir yang secara luas diakui berlangsung di Kentucky pada 1936, ketika seorang terpidana pembunuhan dihukum gantung di hadapan ribuan orang.

Rencana penyiaran langsung eksekusi Hasan kini menjadi perhatian karena menggabungkan pelaksanaan hukuman mati oleh militer dengan akses tontonan bagi masyarakat luas. Kepastian jadwal dan mekanisme penyiaran masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah AS.