Jakarta, MISTAR.ID (13/10/2026) — Indonesia menegaskan peran UNESCO harus diperkuat dalam pelestarian budaya di tengah tantangan kecerdasan artifisial (AI), teknologi digital, dan perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Senin (12/10/2026).

Ia menyebut perkembangan AI telah mengubah cara kebudayaan diciptakan, dilestarikan, dan disebarluaskan, jangan sebaliknya jadi ancaman.

"AI harus tetap melayani kebudayaan, bukan mendefinisikan ulang identitas budaya tanpa partisipasi masyarakat pemiliknya," kata Satrya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, AI menghadirkan tantangan baru terhadap keragaman budaya, autentisitas, kekayaan intelektual, dan hak kreator. Solusinya harus dicari bersama.

Satrya mengakui potensi besar AI dan teknologi digital untuk pelestarian budaya, misalnya melalui pengalaman interaktif bagi generasi muda di museum, dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusatnya. Dengan begitu, museum dapat dikembangkan sebagai institusi pembelajaran, pelibatan masyarakat, dan keberlanjutan budaya yang relevan.

Indonesia juga mendorong konsep museum hidup mengingat banyak tradisi dan sistem pengetahuan lokal di negara berkembang yang masih dipraktikkan masyarakat.

Ia mencontohkan sistem Subak di Bali dan praktik aturan adat Sasi di masyarakat pesisir Maluku sebagai bukti keterkaitan pengetahuan lokal, konservasi lingkungan, dan keberlanjutan hidup.

Selain itu, Indonesia meminta UNESCO mendorong negara berkembang membangun ketahanan budaya terhadap dampak perubahan iklim.

"Indonesia memahami bahwa perlindungan budaya memerlukan kebijakan yang tangguh terhadap perubahan iklim dan menempatkan masyarakat sebagai pusatnya," ujar Satrya.

Dalam forum yang sama, Diplomat Indonesia untuk UNESCO Sasi Hemawardhani menyerukan penguatan institusional UNESCO melalui pemerataan keterwakilan geografis dan keseimbangan gender.

"Indonesia mendorong strategi rekrutmen yang lebih terarah bagi negara-negara yang kurang terwakili maupun belum terwakili, dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi," kata Sasi.

Indonesia juga menyerukan UNESCO bergerak dari komitmen normatif menjadi langkah konkret melalui bantuan teknis, penguatan kapasitas, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan, khususnya untuk negara berkembang. (Antara/hm02)