Jakarta, MISTAR.ID

Pencekalan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Firli Bahuri, dikabarkan masih bisa diperpanjang.

Seperti disampaikan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Ia menjelaskan, pencekalan dapat dilakukan kembali meskipun Firli telah dicekal sebanyak dua kali.

“Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO (daftar pencarian orang),” ujar Saffar, dilansir media antara, pada Minggu (19/1/25).

Akan tetapi, lanjutnya, langkah itu juga tergantung instansi pemohon pencekalan Firli Bahuri sebelumnya.

Saffar menyampaikan bahwa pihaknya akan mengecek lebih lanjut mengenai pencekalan terhadap Firli.

Menteri Imipas Agus Andrianto juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai pencekalan itu.

Sesuai Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, disebutkan pencekalan dapat dilakukan paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan.

Adapun Firli pertama kali dicekal pada November 2023, dan kemudian pada 25 Juni 2024 yang berakhir pada 25 Desember 2024. Sementara UU Nomor 63 Tahun 2024 yang mengatur pencekalan berlaku selama 10 tahun baru ditetapkan pada 17 Oktober 2024.

Diketahui, Firli dicekal karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). (*/hm27)