Medan, MISTAR.ID
Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (Amppuh) berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel).
Aksi yang dilakukan itu untuk mendesak KPK mengusut tuntas dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga.
“Kita mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan pungli perekrutan 21 calon karyawan PDAM dengan tarif Rp100 juta-Rp150 juta per orang, yang diduga melibatkan Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, dan Direktur Utama PDAM Tirta Nauli, Marojahan Panjaitan (Ojak),” ujar koordinator aksi, Azmi Pratama dalam keterangannya diterima Mistar di Medan, Sabtu (3/8/24).
Baca juga :Â Lusa, Operasional Tirtanadi Pandan Diambil Alih Perumda Mual Nauli
Selain itu, Azmi dan rekan-rekannya juga meminta KPK menangkap dan memeriksa Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan serta Dirut PDAM Marojahan Panjaitan.
“Jangan jadikan PDAM sebagai keran untuk mengalirkan ‘uang haram’ demi kepentingan pribadi dan kelompok,” kata Azmi.
Dia membeberkan dari pungli terhadap 21 orang itu, dugaan uang yang diperoleh mencapai Rp3,15 miliar.
Baca juga :Â Perumda Mual Nauli Akhiri Kerja Sama Operasi dengan Tirtanadi
Azmi juga menduga hasil pungli tersebut diperuntukkan untuk membayar mahar salah satu partai politik (parpol) demi menyalurkan ‘syahwat’ kekuasaan.
“Kita ingatkan kembali kepada Marojahan, kalau tidak mampu jangan maju mencalonkan diri dengan memeras atau memanfaatkan jabatan Dirut untuk membuka keran air uang haram,” tandasnya. (ial/ril/hm18)
