Direktur CV T Asal Dairi Ditahan di Rutan Tanah Karo, Dugaan Penggelapan Pajak


Ilustrasi. (f:net/mistar)
Dairi, MISTAR.ID
FS Direktur CV T Asal Dairi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Karo atas dugaan penggelapan pajak Rp1,7 miliar. FS ditahan sejak 22 Januari 2025 atas dugaan tindak pidana perpajakan.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Karo, Johannes Pasaribu, membenarkan bahwa FS telah ditahan dalam kasus tersebut. “FS ditahan karena terlibat perkara tindak pidana perpajakan,” ujar Johannes saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (18/2/25).
Saat ditanya mengenai jumlah pajak yang diduga digelapkan, Johannes menyebut proses hukum masih berjalan dan akan diinformasikan lebih lanjut.
Sebelumnya, beredar isu bahwa FS ditahan atas laporan Kantor Pajak Tanah Karo terkait dugaan penggelapan pajak senilai Rp1,7 miliar. Dugaan penggelapan ini disebut terjadi dalam proyek pembangunan mess PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Dusun Huta Ginjang, Desa Polling Anak-anak, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi.
Isu ini ramai diperbincangkan masyarakat Kecamatan Silima Pungga-pungga, terutama setelah FS dikabarkan menghilang hampir dua bulan sebelum akhirnya diketahui telah ditahan di Kejari Karo.
Selain dugaan penggelapan pajak, proyek pembangunan mess PT DPM ini juga dikabarkan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Dairi, Marisi Sianturi, membenarkan hal tersebut.
“Pihak penyedia, dalam hal ini PT DPM, belum memiliki IMB untuk pembangunan mess PT DPM di Parongil,” kata Marisi melalui sambungan telepon.
Menurutnya, DPMPPTSP belum bisa menerbitkan IMB karena dokumen yang diajukan PT DPM belum lengkap, termasuk rekomendasi izin lokasi dari ATR/BPN dan pengalihan lahan dari pertanian menjadi permukiman.
Pantauan awak media di lokasi, pembangunan ratusan unit bangunan mess PT DPM hampir selesai. Selain bangunan mess PT DPM yang diduga tidak memiliki izin, masih banyak bangunan lain yang diduga tidak memiliki IMB, juga tidak memiliki dokumen lingkungan, seperti sejumlah bangunan gudang. (manru/hm25)