Friday, November 20, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Dipolisikan atas Dugaan Penipuan Rp10 Juta, Advokat Priska Simarmata: Itu Honorarium Jasa Hukum

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 20.29 WIB
dipolisikan_atas_dugaan_penipuan_rp10_juta_advokat_priska_simarmata_itu_honorarium_jasa_hukum

Dipolisikan atas Dugaan Penipuan Rp10 Juta, Advokat Priska Simarmata: Itu Honorarium Jasa Hukum

Samosir, MISTAR.ID - Advokat Priska Simarmata, S.H. angkat bicara terkait laporan dugaan penipuan senilai Rp10 juta terhadap advokat berinisial PS di Polres Samosir. Ia menegaskan, uang yang dipersoalkan merupakan honorarium pendampingan hukum empat orang dalam perkara dugaan illegal logging.

Laporan tersebut dibuat ESY (34), warga Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada 12 November 2026 dengan Nomor LP/B/364/XI/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumatera Utara.

Dalam laporannya, ESY mengadukan dugaan penipuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nilai kerugian yang dilaporkan mencapai Rp10 juta.

Menanggapi laporan itu, Priska menjelaskan bahwa ada dua surat kuasa yang menjadi dasar pendampingan hukum. Surat pertama tertanggal 3 Agustus 2026 untuk empat orang, sedangkan surat kedua tertanggal 12 Agustus 2026 khusus untuk BS, suami ESY.

"Surat kuasa pada 12 Agustus 2026 merupakan pemberian kuasa tersendiri untuk BS suami ESY. Pendampingan terhadap BS berlangsung sejak 12-26 Agustus 2026, termasuk mengikuti persidangan," kata Priska, Jumat (20/11/2026), di sekitar Mapolres Samosir.

Menurutnya, surat kuasa untuk mendampingi BS kemudian dicabut pada 27 Agustus 2026.

Priska juga menegaskan bahwa tugas advokat adalah memberikan pendampingan dan pembelaan hukum, bukan menjamin klien terbebas dari perkara.

"Jasa pendampingan hukum yang kami berikan bukan untuk menjamin klien bebas dari perkara. Tugas kami memberikan pendampingan dan pembelaan hukum pada setiap tahapan proses hukum," ujarnya.

Ia menyebut honorarium Rp10 juta untuk pendampingan empat orang sudah dijalankan sesuai surat kuasa. Sementara itu, honorarium untuk pendampingan BS hingga kini disebut belum dibayarkan.

"Tapi untuk pendampingan BS belum dibayarkan," katanya.

Priska menjelaskan, bahwa pihaknya sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi para tersangka sebagai bagian dari upaya pembelaan hukum. Namun, tidak lama setelah itu, pihak keluarga klien mencabut surat kuasa.

Terkait honorarium advokat, Priska merujuk Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Aturan tersebut menyebutkan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada klien, dengan besaran yang ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

"Besaran honorarium berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Karena itu, harus dilihat kesepakatan awal, surat kuasa, serta pekerjaan hukum yang sudah kami laksanakan," jelasnya.

Atas laporan tersebut, Priska mengaku keberatan. Ia meminta persoalan ini dilihat secara objektif dengan memeriksa surat kuasa, kesepakatan honorarium, serta pekerjaan pendampingan hukum yang telah dilakukan.

Ia kembali menegaskan bahwa advokat hanya bertugas memberikan pendampingan dan pembelaan hukum. Adapun keputusan akhir suatu perkara merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Samosir, Ipda Surung Sagala, membenarkan adanya laporan dugaan penipuan tersebut saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).

Surung mengatakan, berdasarkan keterangan Priska Simarmata, advokat tersebut memang pernah menandatangani surat kuasa sebagai penasihat hukum tersangka kasus dugaan illegal logging berinisial BS. (*)