Thursday, November 19, 2026
SUMUT

Wabup Samosir Tegaskan Perlindungan Anak Tanggung Jawab Bersama Seluruh Elemen Masyarakat

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 11.29 WIB
wabup_samosir_tegaskan_perlindungan_anak_tanggung_jawab_bersama_seluruh_elemen_masyarakat

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk menyampaikan arahan pada Bimtek Konvensi Hak Anak. (Foto: Diskominfo Samosir/Mistar)

Samosir, MISTAR.ID - Perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk pada kunjungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak, Rabu (18/11/2026) di Aula Kantor Bupati Samosir.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menegaskan bahwa perlindungan anak dan pemenuhan hak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor.

Ariston menyampaikan Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA), yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Menurutnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta ikut berpartisipasi sesuai usianya.

Ia mengatakan Bimtek Konvensi Hak Anak sangat penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir.

"Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ariston menegaskan anak-anak di Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, menyatakan dukungannya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak.

"Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” tegasnya. (hm25)