Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sebanyak 1.185 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau kasus kejahatan terjadi di Kota Pematang Siantar selama tahun 2023.
Dari data yang dipetakan oleh Polres Pematang Siantar, aksi kejahatan itu pun mayoritas terjadi pada malam hari, yakni sekitar pukul 23.00 WIB, dengan penetapan 247 orang tersangka.
Kejahatan seperti pencurian, kekerasan dan gangguan kamtibmas lainnya ini dilakukan oleh pelaku dari berbagai latar belakang pendidikan. Dengan persentase 0,12 persen lulusan perguruan tinggi, SMA 18,90 persen, SMP 11,70 persen, tamatan SD 8,71 persen dan 62 persen tidak diketahui latar belakang pendidikannya.
Baca juga:Polres Tebing Tinggi Himbau Jaga Kamtibmas Jelang Pemilu 2024
Dari jumlah penduduk Kota Pematang Siantar sebanyak 274.278 jiwa, terdapat 0.21 persen warga yang mengalami kejahatan, dengan persentase korban 72 persen laki-laki dan 28 persen perempuan.
Kasat Reskrim, AKP Made Wira mengatakan, untuk tahun 2024 ini, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dalam meminimalisir aksi kejahatan, dengan melakukan pemetaan daerah rawan kriminalitas. Di daerah yang sudah dipetakan tersebut, ploting anggota atau kring serse akan disiagakan di lokasi rawan kriminal.
Selain penempatan personel, fungsi pre-emtif dan tindakan preventif akan semakin dimaksimalkan. Dimana pre-emtif yang dimaksud dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat.
Kemudian tindakan preventif lebih kepada mencegah terjadinya aksi kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan ini seperti patroli di daerah rawan, serta mengedepankan penyelidikan intelijen.
Baca juga:Polres Tanjung Balai Gencarkan Patroli Presisi di Lokasi Rawan Gangguan Kamtibmas
“Untuk hal-hal lain tentunya melalui fungsi preemtif dan preventif, terus melakukan himbauan kamtibmas serta patroli berkala di daerah rawan kriminalitas,” ucap Made, pada Senin (8/1/24).
Polres Pematang Siantar pun berkomitmen dalam memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dan menurunkan angka kejahatan, dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.
Untuk data daerah rawan yang telah dipetakan, Made menyebutkan, informasi tersebut merupakan konsumsi internal, sehingga belum dapat dipublikasikan. (roland/hm16)
