Jakarta, MISTAR.ID – Penyaluran rumah susun (rusun) subsidi masih rendah. Hingga 19 Oktober 2026, baru 24 unit yang tersalurkan, sementara sebanyak 2.038 unit lainnya sudah tersedia dan siap dihuni (ready stock).

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa rendahnya penyaluran dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi hunian dan ekspektasi calon pembeli.

Menurut Heru, masyarakat kini semakin kritis dalam mempertimbangkan luas unit maupun harga sebelum memutuskan membeli hunian.

“Preferensi, misalkan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Luasan, maupun harga, kan itu perlu pertimbangan juga dari konsumen,” ujarnya di Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Sosialisasi Rusun Subsidi Ditingkatkan

Faktor lain yang menghambat penyaluran adalah minimnya informasi mengenai program rusun subsidi. Heru menyebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa fasilitas subsidi juga tersedia untuk hunian vertikal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BP Tapera meningkatkan pemasaran melalui kerja sama dengan bank penyalur dan pengembang perumahan.

Selain itu, BP Tapera telah membuka akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rusun dengan tenor hingga 40 tahun guna membantu calon pembeli mendapatkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

BP Tapera juga mengusulkan agar rusun subsidi dengan luas 45 meter persegi memperoleh insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Saat ini, fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk rumah tapak dan rusun dengan luas maksimal 36 meter persegi serta harga jual sekitar Rp 250 juta ke bawah.

Heru mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dibahas dalam dua kali rapat.

Penyaluran FLPP Capai 52,67 Persen

Di sisi lain, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 19 Oktober 2026 tercatat mencapai 184.342 unit. Angka tersebut setara 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang 2026.

Untuk mempercepat pencapaian target, jajaran BP Tapera turun langsung melakukan sosialisasi bersama pengembang dan perbankan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyebut terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang sedang menjalani tahapan proses pembiayaan.

Rinciannya meliputi 16.001 unit yang lolos pemeriksaan kelayakan subsidi, 6.056 unit dalam analisis kredit, 2.604 unit dalam proses penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), 10.279 unit dalam tahap trilogi, serta 4.890 unit yang memasuki proses akad kredit.

Sid menjelaskan, calon debitur tersebut berada pada tahapan yang berbeda, mulai dari pemeriksaan kelayakan subsidi hingga persetujuan kredit dan pengecekan rumah.

Tahap trilogi dilakukan dengan melibatkan pihak bank, calon debitur, dan pengembang untuk memastikan rumah yang dibeli telah selesai dibangun. Proses ini mencakup pengiriman foto dan penandaan koordinat lokasi sebagai bukti kesiapan hunian.

BP Tapera berharap percepatan sosialisasi, penguatan kerja sama dengan perbankan dan pengembang, serta pengembangan skema pembiayaan dapat membantu meningkatkan penyaluran hunian subsidi.