Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi skema bantuan langsung tunai (BLT) untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran, langsung, dan transparan.
Ekonom Energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menyatakan bahwa meskipun wacana ini dapat mendorong penyaluran subsidi yang lebih tepat, pemerintah perlu memperhatikan tiga efek samping yang mungkin timbul.
Pertama, ada kemungkinan kenaikan biaya logistik, yang dapat menghasilkan efek beruntun terhadap perekonomian. “Ketika subsidi BBM dicabut, biaya logistik kemungkinan akan naik,” kata Yayan, Selasa (22/10/24).
Kedua, penghapusan subsidi dapat mempengaruhi harga komoditas lain, termasuk bahan pangan. Ketiga, masyarakat miskin mungkin tetap tidak merasakan manfaatnya, karena mayoritas tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya mendapatkan manfaat sebagai penerima kedua dari subsidi BBM.
Baca Juga :Â Penyaluran Dana BLT Subsidi BBM jadi Temuan BPK, ini Kata Kadinsos Siantar
Yayan juga mencatat bahwa penghapusan subsidi BBM akan lebih berdampak pada golongan menengah dibandingkan masyarakat miskin.
Ia merekomendasikan agar pemerintah melaksanakan rencana tersebut hanya setelah daya beli masyarakat membaik selama tiga kuartal berturut-turut, kemiskinan menurun selama dua semester, dan inflasi stabil selama tiga hingga enam bulan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa belum ada keputusan terkait perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi BLT. “Kami sedang mencari format yang baik dan benar agar BBM subsidi itu tepat sasaran,” ujarnya.
Presiden Prabowo masih memberikan arahan umum dan belum membahas detail kebijakan BBM, termasuk pengadaan bahan bakar minyak rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara. “Detailnya harus saya diskusikan lagi dengan Bapak Presiden,” tambahnya. (mtr/hm24)
