Pematangsiantar, MISTAR.ID
Polemik beras di dalam negeri tak kunjung usai. Bukan hanya soal harga yang tinggi, belakangan beberapa ritel modern bahkan mulai kehabisan stok.
Kondisi itu lalu dikaitkan dengan masifnya penyaluran bantuan sosial (bansos) beras yang disalurkan oleh pemerintah diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras.
Pengamat Ekonomi Universitas Simalungun (USI), Darwin Damanik menilai, kelangkaan dan kenaikan harga beras awal tahun ini terjadi bukan karena bansos dari pemerintah.
Baca juga:
“Kalau masalah bansos, saya rasa tidak ada kaitannya ke arah situ, cukup kecil lah untuk menyalahkan hal tersebut,” ujarnya kepada mistar.id, Senin (19/2/24).
Lanjutnya, karena saat ini tahun politik, kemungkinan tersebut lumrah saja dijadikan kambing hitam oleh masyarakat. Menurutnya, pemerintah hanya memikirkan Pemilihan Umum (Pemilu) saja, tidak mengantisipasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok tersebut.
“Jika kita menyalahkan bansos, mengapa harga-harga juga meningkat tajam, seperti cabai, tomat dan lain-lain,” paparnya.
Baca juga:Stok Beras di Ritel Modern Kosong, Mendag Imbau Warga Beli Beras Bulog
Menurut Darwin, dari sisi ilmu ekonomi faktor utama penyebab harga beras naik pasca Pemilu adalah terjadinya excess demand atau permintaan yang melebihi jumlah pasokan beras di pasar.
Excess demand beras ini terjadi disebabkan produksi menurun karena fenomena alam, sehingga panen raya padi petani tertunda ke bulan Maret-April.
“Ongkos produksi tinggi disebabkan mahalnya pupuk, krisis pangan melanda dunia sejak tahun lalu, dampak dari pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina,” katanya.
Baca juga:Harga Beras Premium di Pematangsiantar Bergerak Naik
Darwin menjelaskan, kebijakan impor dilakukan pemerintah saat ini belum juga efektif meredam harga beras yang mahal.
“Ini menjadi alarm bagi pemerintah kita untuk mengambil kebijakan yang tepat nantinya di kemudian hari,” pungkasnya.
Ia mengatakan, program food estate perlu dikaji ulang agar dapat berjalan dengan sukses, sehingga dapat membantu untuk mengamankan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan untuk masyarakat dan produksi dalam negeri. (abdi/hm16)
