Tuesday, October 20, 2026
home_banner_first
EKONOMI

Pemerintah Siapkan Belanja Rp1.300 Triliun di Kuartal IV 2026

Mistar.idSelasa, 20 Oktober 2026 pukul 14.58 WIB
pemerintah_siapkan_belanja_rp1300_triliun_di_kuartal_iv_2026

Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara. (Foto: Zaenal Abdurrani/Infobank)

Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah menyiapkan belanja negara lebih dari Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026. Meski pengeluaran meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga sesuai target sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, angka defisit tersebut masih mengacu pada proyeksi yang telah disampaikan kepada Badan Anggaran pada Juli 2026. Pemerintah menjadikan target itu sebagai pedoman pengelolaan anggaran hingga akhir tahun.

"Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85% dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun," katanya, dilansir dari detikFinance.

Suahasil menjelaskan, peningkatan belanja pada tiga bulan terakhir tahun ini mencapai lebih dari Rp100 triliun dibandingkan kuartal IV 2025. Tambahan pengeluaran tersebut diharapkan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan nasional.

"Belanjanya akan mencapai Rp 1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan Belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari," ujar Suahasil.

Pernyataan itu disampaikan Suahasil di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2026), setelah memaparkan rencana peningkatan belanja pemerintah pada kuartal terakhir 2026.

Ia menegaskan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu melindungi masyarakat. Pelaksanaan anggaran pun perlu memperhatikan efisiensi agar kredibilitas fiskal tetap terjaga.

"Yang namanya APBN itu menumbuhkan ekonomi, namun APBN juga melindungi masyarakat, dan dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga dia kredibel," katanya. (detik)



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN