Monday, July 13, 2026
home_banner_first
EKONOMI

Pemerintah Belum akan Hentikan Ekspor Kelapa Meski Harga Tinggi Jelang Ramadan

Mistar.idSenin, 12 Januari 2026 pukul 14.40 WIB
pemerintah_belum_akan_hentikan_ekspor_kelapa_meski_harga_tinggi_jelang_ramadan

Ilustrasi petani kelapa. (foto: istimewa/mistar)

news_banner

Jakarta, MISTAR.ID

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah hingga kini belum berencana menghentikan ekspor kelapa, meskipun harga komoditas tersebut mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Menurutnya, harga kelapa saat ini masih tergolong baik dan menguntungkan petani.

Sudaryono menilai tren harga kelapa yang positif bukan hanya terjadi sekarang, tetapi juga berlangsung pada periode Lebaran tahun lalu.

“Kelapa harganya memang bagus. Saya tidak mengatakan mahal, tapi harganya bagus. Dan itu bukan hanya sekarang, Lebaran tahun lalu juga bagus,” ujarnya, Senin (12/1/2025).

Dengan kondisi tersebut, ia menilai petani kelapa justru mendapat manfaat. Pasalnya, sebagian besar tanaman kelapa dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. “Hampir semua yang menanam kelapa itu rakyat. Jadi biarkan rakyat juga menikmati hasil panen kelapanya dengan harga yang bagus,” katanya.

Atas dasar itu, Sudaryono menegaskan belum ada kebijakan penghentian ekspor kelapa hingga saat ini, “Sementara belum ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama enam bulan. Usulan tersebut muncul menyusul lonjakan harga kelapa yang dinilai berdampak pada pasokan bahan baku industri dalam negeri dan berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Dalam rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek selama 3–6 bulan untuk menstabilkan pasokan domestik.

Meski begitu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memilih opsi kebijakan lain dengan rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kebijakan tersebut akan digunakan untuk mengatur ekspor kelapa bulat.



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN