Medan, MISTAR.ID

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut), Asim Saputra, melaporkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 1,82 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Angka NTP yang merosot dari 149,33 menjadi 146,61 ini mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat perdesaan secara relatif, karena kenaikan biaya yang harus dibayar petani jauh lebih tinggi daripada pendapatan yang mereka terima dari hasil produksi pertanian.

"Penurunan indikator kesejahteraan ini dipicu oleh empat subsektor utama, dengan koreksi terdalam terjadi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang turun sebesar 2,45 persen," katanya, Senin (5/1/2026).

Hal ini disebabkan oleh melemahnya harga komoditas unggulan seperti karet, kakao, dan kopi, sementara di saat yang sama biaya konsumsi rumah tangga mereka melonjak tajam.

Tren serupa juga dialami oleh subsektor Tanaman Pangan yang turun 1,88 persen karena anjloknya harga ketela rambat, serta subsektor Peternakan yang tertekan oleh penurunan harga ternak babi, kambing, dan domba. Sektor perikanan pun turut mencatatkan penurunan tipis akibat naiknya beban biaya hidup nelayan.

Satu-satunya anomali positif terjadi pada subsektor Tanaman Hortikultura, yang justru mengalami kenaikan NTP sebesar 2,72 persen.

"Lonjakan ini didorong oleh meroketnya harga kelompok sayur-sayuran, khususnya cabai merah dan ketimun, di mana kenaikan pendapatan petani hortikultura mencapai 4,12 persen, melampaui kenaikan biaya pengeluaran mereka yang hanya sebesar 1,37 persen," ucapnya.

Meskipun pendapatan petani di hampir seluruh subsektor secara umum naik tipis sekitar 0,23 persen, keuntungan tersebut tergerus habis oleh kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang melonjak 2,08 persen.

Biang kerok utama dari merosotnya daya beli ini adalah kenaikan drastis pada Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang rata-rata naik di atas 2,5 persen di hampir seluruh subsektor.

Komoditas pangan seperti bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar di perdesaan, ditambah dengan kenaikan harga bensin yang membebani petani hortikultura.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun petani menghasilkan pangan, mereka tetap terdampak buruk oleh inflasi bahan makanan yang mereka konsumsi sehari-hari," ujarnya.

Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga mengalami penurunan sebesar 0,26 persen, yang menandakan bahwa kenaikan biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga jual komoditas.

Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menjaga stabilitas, tekanan inflasi di akhir tahun tetap menjadi tantangan besar bagi pemulihan ekonomi masyarakat petani di Sumut.