Medan, MISTAR.ID
Mengendalikan inflasi di Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ESDM Sumut melakukan bimbingan teknis terkait pasar lelang terpadu yang akan menjadi solusi efisiensi mata rantai perdagangan.
Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) RI, Meindro Bayu Kusworo selaku penyuluh dari kementerian RI menyampaikan bahwa pasar lelang akan dilakukan meliputi peserta jual seperti produsen, petani, dan UMKM.
“Dan kemudian akan dilanjutkan dengan Praktek Lapangan Kependidikan (PLK) dengan lembaga kliring dan penjaminan di Gudang atau lokasi serah komoditi dan juga akan ada peserta beli yang merupakan industri besar, IKM, ritel, pabrikan, eksportir, dan perantara perdagangan,” jelasnya dalam bimbingan teknis di Grand Antares, Medan, Selasa (13/8/24).
Baca juga:Â Luas Tanam dan Benih Unggul Bakal Dorong Peningkatan Produksi Pangan di Sumut
Lanjutnya, Meindro mengatakan bahwa hal ini akan membentuk harga transparan di masyarakat sehingga bisa menjadi referensi harga acuan.
“Dalam PLK ini dibagi dua yaitu pasar lelang spot dan forward dimana penyerahan komoditas pada spot harus dilakukan segera sedangkan untuk forward bisa penyerahan kemudian dan jangka waktunya bisa sampai 2-7 hari atau 7-3 bulan sesuai kesepakatan,” tukasnya.
Sementara untuk jumlah penyelenggara lelang sudah dilakukan 89 kali dengan 13 penyelenggara aktif dan total transaksi mencapai Rp66,01 Milyar dengan peserta lelang 2.404 peserta pada PLK 2023.
Baca juga:Â Kendalikan Inflasi Tahun 2024, Disperindag Lakukan Pengawasan dan Monitoring
“Dan peringkat 5 besar komoditas berdasarkan nilai transaksi periode tahun 2023 ada karet dengan nilai transaksi Rp40,5 Milyar, Kopra (Rp7,72 miliar), Pinang (Rp3,16 miliar), Beras (Rp2,63 miliar) dan jagung (Rp1,83 miliar),” ujar Meindro.
Namun dalam menjalankan pasar lelang, Meindro menyampaikan bahwa juga ada beberapa masalah yang dihadapi diantaranya seperti kurang maksimalnya sarana prasarana dan SDM untuk penyelenggaraan lelang online (SPLT), kemudian pengembangan PLK yang masih bergantung pada dana dekon Kemendag.
“Lainnya juga karena masih belum optimalnya standar kultur mutu komoditas dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya PLK serta partisipasi peserta lelang yang belum melibatkan banyak penjual dan pembeli sehingga pelaksanaan pasar lelang tidak berjalan secara terjadwal dan kontinu,” tambahnya. (dinda/hm25)
