Medan, MISTAR.ID
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin mengatakan sejauh ini, banyak pendapat yang mengatakan bahwa bangkrutnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) lebih dikarenakan oleh tata kelola yang kurang bagus.
Ia menilai bisa jadi bahwa BPR yang ditutup atau dicabut izinnya tidak memiliki tata kelola perbankan standard pada umumnya.
“BPR ini adalah bank yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Sejauh yang saya ketahui BPR ini banyak memberikan pembiayaan untuk sektor yang sifatnya konsumtif. Jika tata kelola menjadi masalah utamanya. Maka operasional dari perbankan ini kerap menimbulkan fraud,” kata Gunawan pada Mistar, Selasa (5/3/24).
Baca juga :Â Program Makan Siang Gratis, Bank Dunia Ingatkan Sasaran Program
Jika muncul fraud ini berarti perbankan dikelola dengan cara yang tidak disiplin. Pemilik, dan pengurus perbankan yang bertanggung jawab saat terjadinya fraud tersebut.
Lanjutnya, kalau kebangkrutan dipicu oleh masalah gangguan ekonomi. Maka kondisi ekonomi yang memburuk selama pandemi sangat potensial memicu terjadinya penurunan jumlah BPR. Dan dari di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah BPR sebanyak 39 unit dari posisi tahun 2019.
“Saya menyimpulkan bahwa, sekalipun LPS memberikan pernyataan bahwa penurunan jumlah BPR yang terjadi saat ini akibat upaya konsolidasi yang didesain serta didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saya sangat mendukung konsolidasi tersebut agar BPR bisa lebih akuntabel dan terkelola dengan baik,” bebernya.
Baca juga :Â Pengamat Ekonomi Ungkap Potensi Besar Jalan Tol Meningkatkan Perekonomian Sumut
Namun, Gunawan berpendapat lagi perlu menggaris bawahi bahwa saat situasi ekonomi sedang terpuruk, terjadi penurunan jumlah BPR seperti yang terjadi sejak pandemi Covid 19.
“Kita perlu menekankan bahwa tata kelola BPR yang buruk, akan lebih mudah membuat bank tersebut bangkrut saat kondisi ekonomi tengah terpuruk,” tandasnya. (anita/hm18)
