Medan, MISTAR.ID

Pengamat sosial dan politik Sumatera Utara (Sumut), Agus Suriadi, menilai pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Sumut sebagai provinsi dengan peringkat pertama inflasi di Indonesia menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang signifikan.

“Inflasi yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga bahan pokok, gangguan pasokan, dan kebijakan moneter yang kurang efektif,” katanya kepada Mistar, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, inflasi yang tinggi dapat memicu ketidakpuasan masyarakat. Ia mengatakan, jika harga kebutuhan pokok terus melonjak, hal ini berpotensi menimbulkan protes atau ketidakstabilan sosial.

“Stabilitas politik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah inflasi ini. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sumut perlu mengambil langkah proaktif, seperti memastikan pasokan barang dan melakukan intervensi harga untuk menjaga stabilitas,” ucapnya.

Ia menambahkan, secara politis, inflasi yang tinggi dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Langkah penanggulangan yang lambat atau tidak efektif bisa memperparah situasi sosial.

Diketahui, tingkat inflasi Sumut pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus 2025, sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional, jauh di atas rata-rata inflasi nasional sebesar 2,65%.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, mengatakan Pemprov Sumut bersama 33 kabupaten/kota tengah menggelar Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di 524 titik di seluruh wilayah Sumut, sebagai upaya pengendalian harga dan menekan inflasi. (hm27)