Pematangsiantar, MISTAR.ID

Ketidakhadiran Indonesia dalam forum global Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF) di Santa Marta, Kolombia pada 24–29 April 2026 menuai sorotan tajam. Di saat lebih dari 50 negara berkumpul membahas percepatan transisi energi, absennya Indonesia dinilai sebagai sinyal lemahnya komitmen terhadap agenda dekarbonisasi global.

Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah dunia dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, Indonesia—sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara—justru tidak hadir tanpa penjelasan strategis yang jelas.

Bagi pelaku pasar, sinyal ini lebih dari sekadar isu diplomasi. Ini menyangkut arah kebijakan energi nasional yang berdampak langsung terhadap aliran investasi global.

Ketimpangan Komitmen dan Realitas Energi

Secara struktural, Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Data menunjukkan sekitar 85% bauran energi nasional pada 2023 berasal dari batu bara, minyak, dan gas.

Di sisi fiskal, pemerintah juga masih menggelontorkan subsidi besar. Dalam APBN 2026, subsidi energi fosil mencapai Rp381,3 triliun dan berpotensi meningkat hingga Rp530 triliun jika harga minyak dunia terus bergejolak.

Padahal, tekanan global semakin kuat. Sektor energi diketahui menyumbang sekitar 74,5% emisi gas rumah kaca dunia, sehingga menjadi fokus utama dalam agenda transisi.

Ketimpangan ini memperlihatkan jurang antara arah global yang semakin agresif menuju energi bersih dengan kondisi domestik Indonesia yang masih bertumpu pada fosil.

Tarik Ulur Kepentingan: Stabilitas vs Transisi

Dilema utama Indonesia terletak pada kepentingan domestik. Batu bara masih menjadi tulang punggung listrik nasional sekaligus sumber devisa ekspor. Di sisi lain, subsidi energi berperan menjaga daya beli masyarakat.

Namun, tuntutan global bergerak ke arah sebaliknya: penghapusan subsidi energi fosil dan percepatan investasi energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada 2030.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Transisi energi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut risiko sosial dan ekonomi, termasuk potensi lonjakan tarif listrik, inflasi energi, hingga dampak terhadap lapangan kerja.

Risiko Nyata: Investasi Hijau Bisa Menjauh

Sinyal ketidakjelasan arah kebijakan ini berpotensi mengganggu kepercayaan investor. Dalam periode 2011–2023, Indonesia tercatat telah menghimpun sekitar US$78 miliar pembiayaan iklim. Namun, porsinya masih kecil dibanding kebutuhan transisi energi jangka panjang.

Lebih jauh, pembiayaan perbankan untuk sektor hijau masih terbatas, bahkan sempat hanya sekitar 1,4% dari total kredit.

Absennya Indonesia di forum global dapat memperkuat persepsi risiko, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga potensi perubahan kebijakan mendadak. Akibatnya, investor bisa mengalihkan dana ke negara lain yang dinilai lebih konsisten dalam agenda transisi energi.

Reputasi ESG Terancam

Dalam lanskap investasi global, indikator ESG (Environmental, Social, Governance) kini menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan.

Negara yang dinilai tidak serius dalam transisi energi berisiko menghadapi:

- Penurunan peringkat ESG

- Biaya pinjaman yang lebih mahal

- Berkurangnya akses ke dana global

Dengan absennya Indonesia di forum penting tersebut, risiko penurunan reputasi ESG menjadi semakin nyata.

Ancaman Jangka Panjang: Aset Terjebak

Ketergantungan pada energi fosil juga membuka risiko stranded assets—aset yang kehilangan nilai sebelum masa ekonominya berakhir.

Seiring percepatan transisi global, infrastruktur berbasis batu bara berpotensi menjadi usang lebih cepat dari perhitungan awal. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan kerugian besar, baik bagi negara maupun investor.

Insight Pasar: Peluang di Tengah Ketidakpastian

Di tengah dinamika ini, pasar justru melihat peluang.

Bagi investor jangka panjang, ketidakpastian transisi energi dan meningkatnya risiko global membuat emas tetap relevan sebagai aset lindung nilai. Meski dalam jangka pendek cenderung tertekan oleh volatilitas dan kebijakan suku bunga, emas masih menjadi safe haven utama.

Sementara itu, bagi trader, kondisi ini menciptakan momentum volatilitas tinggi. Pergerakan harga energi, saham sektor fosil, hingga aset berbasis ESG menjadi lebih dinamis, membuka peluang untuk strategi jangka pendek.

Momentum yang Terlewat?

Ketidakhadiran Indonesia di forum global energi seharusnya menjadi alarm serius. Dunia bergerak cepat menuju ekonomi rendah karbon, sementara Indonesia masih berkutat pada dilema domestik.

Pilihan ke depan semakin jelas: mempertahankan stabilitas berbasis energi fosil dengan risiko jangka panjang, atau mempercepat transisi dengan konsekuensi politik dan ekonomi yang tidak ringan.

Keputusan ini tidak hanya menentukan arah kebijakan energi nasional, tetapi juga posisi Indonesia dalam peta investasi global di era ekonomi hijau.

(berbagaisumber/walhi/ai/hm27)