Medan, MISTAR.ID
Terhitung sejak Juli 2022 secara bulanan Inflasi Sumatera Utara (Sumut) mengalami kenaikan 0,31% turun dibandingkan bulan Juni 1,4% dan lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 0,64%. Namun secara tahunan tekanan inflasi di Sumut meningkat menjadi sebesar 5,62% lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,94%.
Sehingga apabila seluruh bupati dan wali kota se Sumut tidak segera melakukan pengendalian inflasi maka akan berdampak pada ancaman serius untuk perekonomian Sumut.
“Apabila pada lima bulan ke depan kita tidak bisa menurunkan inflasi pada sasaran target Inflasi, maka ini menjadi ancaman serius bagi perekonomian Sumut,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Selasa (30/8/22).
Baca juga:Â BPS: Waspada Kenaikan Beras, Listrik & BBM Penyumbang Bobot Besar Inflasi
Adapun langkah-langkah yang harus diambil untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Sumut ini, gubernur meminta untuk melakukan pantauan dan kontrol pada komoditas cabai merah dan bawang merah yang menjadi komoditas penyumbang utama dalam terjadinya inflasi.
Maka, seluruh kabupaten/kota bisa mengambil langkah penyusunan Pergub dan aplikasi pola tanam cabai dan bawang merah. Lalu, memfasilitasi kerjasama antara petani cabai dengan pedagang besar untuk kontrak kerjasama atau mengurangi rantai pasokan yang cukup panjang.
“Membangun aplikasi peta ditribusi perdagangan cabai dan bawang merah. Hirilisasi cabai dan bawang merah untuk mencapai surplus bawang merah 100% tahun 2022,” katanya.
Selain cabai dan bawang merah, komoditas yang lain seperti ayam dan telur juga harus diawasi melalui perencanaan adanya pengaturan harga/kartel pasar Oligopoli Pakan Ternak atau ayam dan telur oleh Komisi Pengawasan Perasingan Usaha (KPPU). Dewan riset perguruan tinggi melakukan riset untuk subsitusi alternatif pakan ternak.
Baca juga:Â Meski Ekonomi Sumut Terus Tumbuh, BI Ingatkan Tren Kenaikan Inflasi
Selain itu, jagung juga menjadi komoditas yang wajib dikontrol dengan mengambil kebijakan untuk penyusunan Pergub dan aplikasi pola tanam jagung. Melakukan kemitraan petani jagung dengan perdagang besar/industri pakan ternak atau mengurangi rantai pasokan yang cukup panjang.
Sedangkan pada permasalahan pupuk sendiri, Pemprov Sumut akan melakukan kebijakan mengembangkan penggunaan pupuk organik. Mendorong APBD kabupaten/kota untuk alokasi anggaran pengadaan pupuk organik untuk diberikan kepada masyarakat.
Serta meningkatkan pengawasan pupuk bersubsidi dengan mengaktifkan Komisi Pengawasan Pupuk & Pestisida (KP3) kabupaten/kota atau dianggarkan di APBD. Pemprov Sumut juga meminta untuk melakukan evaluasi distributor dan kios penyalur pupuk yang nakal.
Sedangkan terkait masalah BBM, Pemprov Sumut mendorong implementasi apliskasi My Pertamina untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan menunda kenaikan pajak bahan bakar provinsi.
Baca juga:Â Serapan APBD Sumut Rendah, Gubernur Sebut Bisa Berdampak Pada Inflasi
Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menempatkan penanganan inflasi sebagai agenda prioritas di daerah masing-masing. Tito menegaskan, pengendalian inflasi harus menjadi isu yang dianggap penting selayaknya penanganan pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
“Tempatkan isu ini menjadi isu prioritas, dari tadinya mungkin cuek-cuek saja dan autopilot tidak melakukan apa-apa, bergerak dengan sendirinya mengikuti mekanisme pasar yang ada, sekarang tidak,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (30/8/22).
Tito mengatakan, tidak hanya kepala daerah, seluruh pemangku kepentingan seperti TNI/Polri, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik mesti mengidentifikasi masalah inflasi di daerah dan mencari solusinya. (anita/hm09)
