Pematangsiantar, MISTAR.ID

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan pemerintah siap turun tangan untuk menjaga stabilitas harga pangan impor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Langkah intervensi akan dilakukan apabila kenaikan kurs membuat harga komoditas impor melampaui harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan penjualan (HAP).

Nilai tukar rupiah diketahui kembali melemah pada perdagangan Rabu, 13 Mei 2026. Mata uang Garuda dibuka turun 0,06% ke level Rp17.500 per dolar AS setelah sehari sebelumnya ditutup melemah 0,49% di posisi Rp17.490 per dolar AS.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap harga sejumlah komoditas pangan impor seperti kedelai, bawang putih, gandum, daging sapi, gula, hingga jagung industri yang rentan mengalami kenaikan akibat penguatan dolar AS.

Menurut Zulhas, pemerintah tidak akan membiarkan lonjakan harga pangan membebani masyarakat. Ia menegaskan subsidi dapat diberikan baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kalau harga melampaui HET atau HAP, tentu pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi,” ujar Zulhas saat ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat maupun gejolak harga pangan yang tidak terduga. Bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk subsidi harga ataupun subsidi ongkos distribusi.

Zulhas juga menekankan pentingnya respons cepat dalam mengendalikan harga pangan, terutama untuk komoditas impor yang sensitif terhadap fluktuasi kurs dolar AS.

Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat memicu keresahan masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.

Selain pemerintah pusat, kepala daerah juga diminta aktif memantau dan mengendalikan harga pangan di wilayah masing-masing. Zulhas mengajak gubernur, wali kota, dan bupati untuk bergerak cepat jika terjadi lonjakan harga maupun gangguan distribusi.

Ia menambahkan pemerintah pusat akan fokus menangani sektor strategis seperti cadangan pangan melalui Perum Bulog, distribusi logistik, hingga dukungan anggaran dari APBN.

Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan turut menjalankan kewenangannya dalam menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau masyarakat di tengah tekanan pelemahan rupiah.