Pematangsiantar, MISTAR.ID – Pengamat ekonomi Universitas Simalungun (USI), Darwin Damanik, menilai gejolak pasar modal, termasuk aksi jual saham oleh investor asing (capital outflow) dapat berdampak terhadap sektor riil dan kondisi moneter Indonesia.

Menurut Darwin, pergerakan pasar saham tidak hanya berkaitan dengan aktivitas investasi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Dampak gejolak pasar modal tersebut bahkan berpotensi merambat ke kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk memengaruhi daya beli dan pengeluaran rumah tangga.

“Setiap saham turun karena modal asing kabur, sudah pasti nilai rupiah ikut tertekan. Dampaknya terhadap komoditas pangan apalagi saat ini masih mengandalkan impor. Seperti gandum, kedelai, gula, dan juga barang penting lain seperti pupuk pertanian,” kata Darwin kepada Mistar, Senin (19/10/2026).

Kenaikan biaya impor (cost-push inflation), lanjut Darwin, langsung memangkas keuntungan produsen, dan akhirnya beban itu dilempar ke konsumen lewat harga yang naik.

Darwin menjelaskan, penurunan IHSG tidak serta-merta bikin pasokan beras dan cabai langsung terganggu. Dampaknya, dari pasar modal ke pasar tradisional memang selalu tertunda, tapi biasanya satu sampai tiga kuartal.

“Dalam jangka pendek, IHSG anjlok tidak langsung ganggu arus kas operasional perusahaan. Tapi, dalam jangka menengah, pendanaan murah lewat pasar modal seperti rights issue jadi sulit diperoleh. Mau tidak mau, perusahaan harus cari modal dari bank yang bunganya sedang tinggi. Alhasil, ruang ekspansi bisnis makin sempit,” tuturnya.

Darwin juga mengingatkan, sektor properti dan teknologi paling gampang terguncang. Properti sensitif dengan isu kenaikan bunga KPR, sedangkan sektor teknologi sangat bergantung pada likuiditas pasar dan tren bunga rendah.

Anjloknya IHSG saat ini lebih mirip alarm dini. Investor sedang mengantisipasi kombinasi inflasi dan suku bunga tinggi yang bakal menggerus daya beli masyarakat beberapa waktu ke depan.

Selain itu, pasar saham yang lesu berlama-lama (prolonged bear market) membuat kelompok menengah ke atas lebih menahan belanja barang-barang non-pokok karena negative wealth effect.

Yang menarik, harga kebutuhan pokok lokal kayak cabai atau beras sebenarnya tidak terpengaruh langsung sama IHSG karena lebih dipengaruhi cuaca, panen, dan rantai logistik. Tapi, beda soal kalau bicara tahu, tempe, atau roti.

“Olahan kedelai impor semacam tahu-tempe dan roti berbasis gandum benar-benar kena imbas depresiasi rupiah. Ditambah lagi, ada kecenderungan pedagang menaikkan harga duluan karena faktor psikologis,” ujar Darwin.

Di tengah ketidakpastian seperti sekarang, produsen dan pedagang biasanya menyesuaikan harga lebih awal bukan karena biaya sudah naik, tapi buat jaga-jaga kalau nanti harga pengganti barang jadi lebih mahal. Ini yang bikin inflasi di lapangan sering muncul lebih cepat dari hitung-hitungan di atas kertas.

Di tengah badai ekonomi ini, Darwin menyebutkan ada dua sektor yang masih aman, yakni Sektor consumer non-cyclicals (barang kebutuhan pokok) dan sektor kesehatan.

“Keduanya selalu dicari orang mau situasi seburuk apa pun karena setiap orang butuh makan dan bagi yang sakit pasti akan berobat. Selain itu, sektor energi dan tambang emas juga tetap menarik sebagai pelindung nilai (hedging),” tuturnya.

Biar efek domino ini tidak semakin liar, Darwin mendorong kerja bareng lintas otoritas. Bank Indonesia harus konsisten mengintervensi di pasar spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF).

Kemudian, dapat memaksimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) agar depresiasi rupiah tidak makin parah dan imported inflation tetap terkendali.

Pemerintah pusat lewat Bapanas dan Bulog juga disarankan bergerak cepat melakukan operasi pasar barang vital dan menjaga rantai pasok tetap lancar.

“Bantuan langsung atau subsidi ongkos distribusi pangan lewat dana transfer daerah juga sangat manjur menahan tekanan harga di masyarakat bawah,” tuturnya.

Pemerintah daerah jadi garda terdepan sebagai peredam kejut, lewat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Meski tidak punya instrumen moneter seperti BI, otoritas lokal punya kendali penuh atas rantai pasok mikro serta alokasi anggaran daerah untuk menjaga stabilitas harga di lapangan,” ujar Darwin.[]