Apa Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Rupiah dan Subsidi BBM?

Pengamat Ekonomi, Sunarji Harahap. (Foto: Amita/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak akhir Februari 2026 mulai memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi global dan domestik.
Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Sunarji Harahap, mengatakan gejolak ini bukan sekadar isu global, melainkan ancaman nyata bagi daya beli masyarakat Indonesia.
Dalam Podcast Mau Tau Aja bersama Mistar TV, Sunarji menyoroti posisi strategis Selat Hormuz di Iran yang menguasai 20 persen jalur minyak dunia. Jika eskalasi terus berlanjut hingga menutup jalur tersebut, dampaknya akan fatal bagi ketahanan energi nasional.
"Dampak ekonomi terhadap Indonesia ini luar biasa. Dari 153 negara, ada 85 negara yang bisa berakibat fatal jika Selat Hormuz ini ditutup. Saat ini, harga minyak dunia sempat menembus 116 dolar AS per barel, dan jika ini bertahan hingga 6 bulan ke depan, dampaknya akan sangat berat," kata Sunarji, Senin (6/4/2026).
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih menahan kenaikan harga BBM melalui alokasi subsidi di APBN yang diperkirakan mencapai Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Namun, Sunarji menilai ruang fiskal pemerintah memiliki batasan jika harga minyak dunia terus meroket.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan kuota harian BBM bersubsidi, seperti mobil pribadi maksimal 50 liter per hari, angkutan roda empat maksimal 80 liter per hari, dan kendaraan roda enam maksimal 200 liter per hari.
"Pemerintah sedang berupaya mengantisipasi agar stok minyak tidak cepat habis melalui pembatasan ini. Jika subsidi membengkak melewati angka Rp120 triliun, pemerintah mungkin tidak akan sanggup lagi menahan harga tanpa menambah utang negara," ucapnya.
Sektor moneter juga tak luput dari guncangan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dilaporkan sempat menyentuh angka psikologis Rp17.000. Sunarji menjelaskan bahwa kondisi ini akan memaksa Bank Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga guna memproteksi nilai tukar, yang secara langsung berdampak pada cicilan masyarakat.
"Rupiah kita anjlok akibat perang ini. Suku bunga juga akan mengikuti kenaikan pertukaran rupiah. Artinya, masyarakat yang sedang mencicil KPR atau kredit kendaraan harus bersiap menghadapi penyesuaian bunga yang akan memengaruhi finansial keluarga," ujar Sunarji.
Selain suku bunga, kenaikan harga bahan baku impor juga mulai merembet ke komoditas harian seperti plastik, LNG (gas), hingga produk pangan seperti ayam dan telur.
"Hal ini disebabkan oleh terganggunya jalur logistik global yang memicu kenaikan biaya operasional transportasi," tuturnya.
Menghadapi potensi inflasi tinggi, Sunarji mengimbau masyarakat lebih bijak mengelola keuangan dengan menerapkan skala prioritas. Ia menyarankan masyarakat untuk mulai melakukan penghematan dan beralih ke energi alternatif seperti kendaraan listrik jika memungkinkan.
Untuk perlindungan nilai aset, ia merekomendasikan investasi yang telah teruji dalam situasi krisis.
"Investasi emas saat ini sangat bagus karena track record-nya teruji saat terjadi gejolak. Selain itu, bisnis sawit juga sangat potensial karena Indonesia menguasai Selat Malaka yang perannya bahkan lebih urgen dari Selat Hormuz dalam jalur perdagangan global," katanya.
Pemerintah diharapkan terus memastikan stabilitas pasokan barang pokok agar tidak terjadi panic buying di tengah masyarakat, sembari tetap menjaga disiplin fiskal dalam mengelola subsidi energi di tahun 2026 ini. (hm20)
PREVIOUS ARTICLE
Harga Emas Berfluktuasi, Tetap Jadi Instrumen Safe Haven Favorit






















