Batu Bara, MISTAR.ID

Pemkab Batu Bara meraih juara 2 kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) teraktif pada kawasan Sisi Batas Labuhan.

Kadis Kominfo Kabupaten Batu Bara Edwin R Sitorus melalui website Pemkab Batu Bara mengatakan Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Pematangsiantar Muqorobin menyerahkan penghargaan tersebut kepada Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara Nizhamul.

Penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan pada acara High Level Meeting TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Hotel JW Marriot, Medan, Rabu (22/5/24).

Usai menerima penghargaan, Pj. Bupati Batu Bara Nizhamul menyampaikan bahwa Kabupaten Batu Bara merupakan daerah Non Indeks Harga Konsumen (IHK) yang penilaiannya berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Baca juga: Sumut Masih Diproyeksikan Mengalami Inflasi

“Di mana indeks inflasinya mengacu kepada daerah lain yang memiliki kesamaan pola konsumsi masyarakatnya yaitu kota Pematangsiantar yang menjadi acuan dalam merujuk angka inflasi,” ujar Nizhamul.

Berdasarkan data rilis 2 Mei 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar, angka inflasi Kabupaten Batu Bara Maret 2024 adalah sebesar 3,92% nilai yang tinggi bila dibanding dengan target nasional yakni 2,5 ± 1%.

Sedangkan untuk nilai indeks perkembangan harga dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024, pada minggu ke-II Maret merupakan periode tertinggi IPH Kabupaten Batu Bara yaitu sebesar 3,54.

“Hal ini bertepatan dengan momen masuknya bulan suci ramadhan dimana terjadi kenaikan harga beberapa komoditas akibat peningkatan pola konsumsi masyarakat,” imbuh Nizhamul.

Baca juga: Kabupaten Batu Bara Miliki Potensi Besar di Bidang Perikanan dan Peternakan

Dalam pengendalian inflasi, Nizhamul mengungkapkan ada beberapa upaya yang dilakukan seperti rapat pengendalian inflasi setiap hari Senin, gerakan pangan murah dengan operasi pasar, pelaksanaan sidak pasar dan kilang padi, dan penjajakan kerja sama antar daerah.

Juga dilakukan kerja sama dengan Bulog Cabang Kisaran dalam gerakan pangan murah, pendataan harga komoditas pokok dan pelaporan serta money inflasi.

“Dalam upaya yang akan dilakukan untuk pengendalian IPH seperti hilirisasi cabai merah, bantuan ternak ayam kepada peternak, sidak pasar secara berkala, gerakan pasar murah, menindak lanjuti kerja sama antar daerah, gerakan menanam cabai merah, pemanfaatan lahan pekarangan bersama PKK, pemberian bantuan benih padi, pupuk, alsintan, penyusunan neraca pangan, penyusunan Perbup cadangan pangan pemerintah,” jelas Pj. Bupati Nizhamul.

Untuk percepatan digitalisasi, dalam hal ini Pemkab Batu Bara yang tergabung didalam TP2DD telah membuat dan mengembangkan alat/sistem informasi tata kelola perpajakan dan perekaman data transaksi wajib pajak berbasis digital dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Baca juga: Berbagai Komoditas Naik di Maret 2024, Inflasi Sumut 3,67 %

Adapun sistem informasi yang dibentuk diantaranya E-SIMPADA (Eletronik Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah), E-PBB (Eletronik Pajak Bumi dan Bangunan), E-BPHTB (Eletronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), TAPPING BOX (Perekam Data Transaksi Online).

Meskipun demikian, dikatakan Nizhamul, Pemkab Batu Bara terus mendorong perluasan elektronifikasi dengan memanfaatkan kanal pembayaran Advance (Fintech, E-Commerce, Ritel) di seluruh transaksi penerimaan.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Muqorobin dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi.

“Adapun langkah-langkah extra effort dalam pengendalian Inflasi daerah seperti melaksanakan operasi pasar murah, sidak pasar, memastikan keterjangkauan harga yang melibatkan semua stakeholder. Menyusun neraca komoditas pangan strategis, memperluas kerjasama daerah serta menjalin komunikasi yang efektif dan kolaborasi pada berbagai pihak,” kata  Muqorobin. (ebson/hm17)