Jakarta, MISTAR.ID
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak agar pemerintah segera mungkin melakukan pembatasan pertalite kepada masyarakat. Kebijakan itu dianggap sangat penting di tengah perang Israel-Hamas
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 harus segera diterbitkan. Pasalnya, beleid ini yang akan menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Menurutnya, perang dua negara tersebut diperkirakan akan mempengaruhi harga minyak dunia. Sehingga regulasi baru sangat penting untuk membentengi APBN.
Baca juga:Harga Minyak Mentah Global Menguat Dipicu Stok AS Melimpah
Ia pun berharap kepada masyarakat turut membantu pemerintah guna menyelamatkan APBN dengan cara membeli BBM sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.
“Saya mengimbau, pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi, kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya,” tegas Tutuka pada Rabu (18/10/23).
Tutuka mengakui sejauh ini perang dua negara bertetangga itu belum berdampak secara sitnifikan terhadap harga minyak dunia, tetapi kalau perang berlarut-larut dengan waktu yang cukup lama, maka harga minyak akan terpengaruh.
Baca juga:Harga Minyak Dunia Turun, Ini Pemicunya
Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) akan mempengaruhi kenaikan harga crude di Indonesia dan harga BBM di masyarakat. Sebab crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama masih impor.
“Sampai hari ini dampaknya (perang Israel-Hamas) masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati US$90 per barel. Namun, kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh,” wanti-wanti Tutuka.
Baca juga:Hore! Harga Minyak Goreng di Pasar Tradisional Siantar Berangsur Turun
Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah menguji coba pembatasan pembelian pertalite, khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah. Setiap pembeli diwajibkan punya quick response (QR) code untuk dipindai oleh petugas SPBU saat membeli BBM subsidi tersebut.
Uji coba ini dilakukan di 41 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Nantinya, uji coba pembatasan pertalite juga bakal dilakukan di Timika, Papua.(cnn/hm17)
