Jakarta, MISTAR.ID
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyebut saat ini masih ada sekitar 27 persen sekolah atau satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka.
“Tinggal tersisa sekitar 27 persen yang belum dan perlu kita bantu secara lebih intensif agar bisa menerapkan kurikulum merdeka,” ujar Anindito dalam Peluncuran Rapor Pendidikan 2024 di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa (5/3/24).
Anindito menegaskan meski masih ada 27 persen lagi yang belum menerapkannya, namun tahun ini kurikulum Merdeka akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional.
Baca juga:Market Day Kurikulum Merdeka di Deli Serdang Disambut Meriah
“Betul kita akan menetapkan [kurikulum merdeka] sebagai kurikulum nasional di tahun 2024, tapi sebenarnya itu bukan hal yang baru bagi sebagian besar sekolah,” ujar
Anindito, yang akrab disapa Nino, menjelaskan dampak dari penerapan kurikulum merdeka selama 3 tahun sudah bisa terlihat saat ini, di antaranya adalah peningkatan literasi dan numerasi siswa pada periode tersebut.
“Sekolah yang semakin lama menerapkan kurikulum merdeka, peningkatan literasi, numerasinya dari 2021 ke 2023 itu semakin pesat, semakin tinggi. Terutama kalau dibandingkan dengan yang masih menggunakan kurikulum 2013,” tuturnya.
Nino menunjukkan nilai indeks capaian literasi pada siswa SMP/MTS/Sederajat yang mengalami lonjakan sejak penerapan Kurikulum Merdeka. Pada 2013, ketika diberlakukan Kurikulum 2013, nilai indeks capaian literasinya adalah 2,68.
Sementara itu, sekolah yang telah menggunakan Kurikulum Merdeka mendapatkan nilai indeks yang sangat tinggi, yakni 4,84 untuk yang baru menerapkan pada 2023; 5,7 untuk yang menerapkan pada 2022; serta 7,15 untuk sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021.
Baca juga:5 Perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013
Peningkatan serupa pada nilai indeks capaian literasi juga terjadi pada tingkat SMA dan Sederajat.
Dengan demikian, dampak positif ini dinilai menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional pada 2024.
Walaupun baru akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada 2024, langkah-langkah untuk menerapkan kurikulum ini sendiri telah dimulai sejak 2020.
“Jadi sebagian besar satuan pendidikan di Indonesia sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka ini. Karena kita ketika akan meyatakan atau menetapkan sebagai kurikulum nasional di tahun 2024, sesungguhnya kita sudah melakukan tahapan-tahapan penerapannya itu sejak tahun 2020,” ujar Nino menjelaskan.
Sebagai informasi, Kurikulum Merdeka Belajar adalah bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 2013. Kurikulum ini diluncurkan secara resmi oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Februari 2022.
Waktu itu, ia mengklaim kurikulum merdeka diluncurkan demi mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Ia juga mengklaim kurikulum ini akan menciptakan kegiatan belajar menjadi fleksibel.
Kurikulum ini diklaim Nadiem memiliki beberapa keunggulan, salah satunya tidak adanya program peminatan bagi siswa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa SMA kini bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan aspirasinya di dua tahun terakhir sekolah.
Selanjutnya, kebebasan memilih tidak hanya diberikan kepada siswa saja, melainkan juga kepada guru serta sekolah.
Nadiem menuturkan, guru akan diberikan hak untuk maju atau mundur di dalam suatu fase kurikulum dengan menyesuaikan tahap pencapaian dan juga perkembangan murid-murid. (antara/hm18)
